DPR Amerika diperkirakan akan memberi suara mereka pekan ini bagi sebuah kebijakan yang akan memberi wewenang kepada presiden untuk menyita aset-aset Korea Utara yang terlibat dalam kegiatan ilegal dan memberi sanksi kepada bank-bank dari negara lain yang melakukan bisnis dengan rezim Kim Jong Un.
RUU ini disponsori oleh pimpinan partai Republik di DPR AS, yang mengecam Presiden Barack Obama karena dianggap gagal menghentikan kemajuan nuklir Korea Utara.
Ketua Komisi Luar Negeri DPR AS, Ed Royce, mengatakan, "Yang penting, RUU ini dipakai untuk menekan keuangan dan ekonomi Korea Utara, dengan mengucilkan Kim Jong Un dan pejabat-pejabat tinggi Korea Utara."
Banyak anggota dari Partai Demokrat, partai Obama juga mendukung sanksi yang lebih kuat.
Gerald Connoly, Anggota DPR AS dari negara bagian Virginia mengatakan, "Korea Utara itu nekad, negara ini sudah diliputi paranoia, dan semua aspek otonomi manusia absen, dan kini mempersenjatai diri dengan nuklir."
Amerika dan Korea Selatan juga dalam pembicaraan untuk memindahkan aset strategis militer seperti pesawat pembom
B-52 berkemampuan membawa nuklir, yang baru-baru diterbangkan dari Guam, untuk meningkatkan kemampuan pertahanan mereka.
Ada juga perkiraan kapal-kapal induk Amerika akan dikirim ke perairan Korea.
Namun para pejabat Amerika mengatakan belum berencana menempatkan senjata-senjata nuklir di Korea Selatan, sebuah langkah yang bisa memojokkan China dan memicu persaingan regional senjata nuklir.
Peningkatan tekanan terhadap rezim Kim Jong Un akan memerlukan dukungan China yang bisa mengurangi beberapa bantuan ekonomi yang penting ke Korea Utara. China telah mengecam sekutu utamanya tapi enggan mendukung sanksi-sanksi berat yang bisa menyebabkan ketidakstabilan di sepanjang perbatasan dan memicu konflik lebih lanjut. [zb/jm]