Sebelas negara Afrika menandatangani perjanjian perdamaian untuk mengakhiri konflik yang telah lama berlangsung di Republik Demokrasi Kongo.
ADDIS ABABA —
Kesebelas negara yang menandatangani perjanjian itu adalah dari kawasan Danau Besar dan Afrika bagian Selatan.
Kerangka Perdamaian, Keamanan, dan Kerjasama bagi Republik Demokrasi Kongo (RDK) dan kawasan itu mungkin akan disusul oleh pengerahan pasukan militer ke DRC.
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon mengatakan perjanjian itu terdiri dari dua bagian, “Bagian pertama, tekad kuat Presiden Republik Demokrasi Kongo untuk melaksanakan semua yang diharapkan dari pemerintah dan rakyat DRC, termasuk reformasi sektor keamanan serta pembangunan kapasitas dan bekerja sama erat dengan pemimpin-pemimpin negara-negara tetangga. Kedua, tanggung jawab lainnya harus dijamin oleh pihak-pihak penandatangan dari negara-negara tetangga bersama dengan organisasi kawasan itu.”
Perjanjian itu juga mengimbau negara-negara di kawasan itu untuk menahan diri dan tidak melakukan campur tangan dalam masalah dalam negeri negara-negara tetangga dan mereformasi secara struktural lembaga-lembaga pemerintahan RDK.
Presiden RDK, Afrika Selatan, Rwanda, Tanzania, Kongo, dan Sudan Selatan menghadiri upacara penandatanganan perjanjian itu, dan juga wakil-wakil dari Uganda, Angola, Zambia, Burundi, dan Republik Afrika Tengah. Upacara penandatanganan yang rencananya diadakan bulan Januari ditangguhkan pada saat terakhir, karena perlu waktu yang lebih lama untuk meyakinkan dan membuat semua pihak sepakat.
Banyak perjanjian telah ditandantangani pada masa silam, tetapi Presiden DRC Joseph Kabila mengatakan yakin perjanjian perdamaian ini akan berdampak lebih besar karena berbeda dari perjanjian-perjanjian sebelumnya. “Sekarang, perjanjian itu bukan berupa perjanjian kawasan, tetapi disponsori PBB, Uni Afrika dan kawasan Danau Besar dan Kawasan SADC dan Uni Afrika. Jadi perjanjian ini berbeda dengan perjanjian-perjanjian yang sudah ditandatangani pada masa lampau.”
Ban-Ki-Moon akan menunjuk seorang Utusan Khusus PBB dalam beberapa hari mendatang untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian perdamaian itu.
Sekitar 17.000 tentara misi penjaga perdamaian PBB sudah dikirim ke DRC. Pasukan asing itu akan diintegrasikan dengan pasukan yang disebut MONUSCO, Misi Stabilisasi Organisasi PBB di DRC.
DRC telah mengalami konflik bersenjata selama lebih dari dua dekade, khususnya di wilayah-wilayah yang kaya mineral di bagian timur negara itu. Kerusuhan meletus lagi bulan April 2013 dan pemberontak M23 merebut beberapa kota November lalu, meminta pemerintah melaksanakan perjanjian perdamaian yang ditandatangani tahun 2009 yang akan mengintegrasikan pemberontak ke dalam militer Kongo.
Pemimpin-pemimpin kawasan Danau Besar akan bertemu lagi di Kampala, Uganda, tanggal 15 Maret untuk melanjutkan pembicaraan dengan kelompok pemberontak M23. (Marthe van der Wolf)
Kerangka Perdamaian, Keamanan, dan Kerjasama bagi Republik Demokrasi Kongo (RDK) dan kawasan itu mungkin akan disusul oleh pengerahan pasukan militer ke DRC.
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon mengatakan perjanjian itu terdiri dari dua bagian, “Bagian pertama, tekad kuat Presiden Republik Demokrasi Kongo untuk melaksanakan semua yang diharapkan dari pemerintah dan rakyat DRC, termasuk reformasi sektor keamanan serta pembangunan kapasitas dan bekerja sama erat dengan pemimpin-pemimpin negara-negara tetangga. Kedua, tanggung jawab lainnya harus dijamin oleh pihak-pihak penandatangan dari negara-negara tetangga bersama dengan organisasi kawasan itu.”
Perjanjian itu juga mengimbau negara-negara di kawasan itu untuk menahan diri dan tidak melakukan campur tangan dalam masalah dalam negeri negara-negara tetangga dan mereformasi secara struktural lembaga-lembaga pemerintahan RDK.
Presiden RDK, Afrika Selatan, Rwanda, Tanzania, Kongo, dan Sudan Selatan menghadiri upacara penandatanganan perjanjian itu, dan juga wakil-wakil dari Uganda, Angola, Zambia, Burundi, dan Republik Afrika Tengah. Upacara penandatanganan yang rencananya diadakan bulan Januari ditangguhkan pada saat terakhir, karena perlu waktu yang lebih lama untuk meyakinkan dan membuat semua pihak sepakat.
Banyak perjanjian telah ditandantangani pada masa silam, tetapi Presiden DRC Joseph Kabila mengatakan yakin perjanjian perdamaian ini akan berdampak lebih besar karena berbeda dari perjanjian-perjanjian sebelumnya. “Sekarang, perjanjian itu bukan berupa perjanjian kawasan, tetapi disponsori PBB, Uni Afrika dan kawasan Danau Besar dan Kawasan SADC dan Uni Afrika. Jadi perjanjian ini berbeda dengan perjanjian-perjanjian yang sudah ditandatangani pada masa lampau.”
Ban-Ki-Moon akan menunjuk seorang Utusan Khusus PBB dalam beberapa hari mendatang untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian perdamaian itu.
Sekitar 17.000 tentara misi penjaga perdamaian PBB sudah dikirim ke DRC. Pasukan asing itu akan diintegrasikan dengan pasukan yang disebut MONUSCO, Misi Stabilisasi Organisasi PBB di DRC.
DRC telah mengalami konflik bersenjata selama lebih dari dua dekade, khususnya di wilayah-wilayah yang kaya mineral di bagian timur negara itu. Kerusuhan meletus lagi bulan April 2013 dan pemberontak M23 merebut beberapa kota November lalu, meminta pemerintah melaksanakan perjanjian perdamaian yang ditandatangani tahun 2009 yang akan mengintegrasikan pemberontak ke dalam militer Kongo.
Pemimpin-pemimpin kawasan Danau Besar akan bertemu lagi di Kampala, Uganda, tanggal 15 Maret untuk melanjutkan pembicaraan dengan kelompok pemberontak M23. (Marthe van der Wolf)