Sekjen PBB Ban Ki-moon mengecam keras rencana Israel membangun pemukiman di daerah yang disengketakan dekat Yerusalem Timur, Minggu (2/12).
Sekjen PBB, Ban Ki-moon, dalam pernyataan yang dikeluarkan hari Minggu (2/12), mengatakan potensi pembangunan ribuan rumah Yahudi di daerah yang tandus itu yang disebut Israel sebagai E-1 tersebut berisiko memutuskan sama sekali Yerusalem Timur dari seluruh Tepi Barat. Rencana pembangunan pemukiman tersebut menurut Ban merupakan suatu pukulan yang hampir fatal terhadap upaya pencapaian perdamaian dengan Palestina, yang mengklaim tanah tersebut untuk negara mereka yang merdeka.
Israel mengesahkan dimulainya perencanaan E-1 hari Jumat (30/11), sebagai pembalasan atas upaya Presiden Palestina Mahmoud Abbas memperoleh peningkatan status Palestina di PBB menjadi negara peninjau yang bukan anggota. Majelis Umum PBB menyetujui peningkatan status bagi Palestina hari Kamis (29/11) dengan perbandingan suara 138 mendukung, sembilan menentang dan 41 abstain.
Dalam rapat Kabinet hari Minggu (2/12), Netanyahu menolak peningkatan status sebagai tindakan sepihak yang melanggar persetujuan Palestina untuk merundingkan dengan Israel mengenai pembentukan negara yang independen. Ia juga bertekad untuk terus membangun di daerah Yerusalem yang diduduki Israel dan semua tempat yang tampak di peta kepentingan strategis Israel. Pemerintahannya telah menyetujui pembangunan tiga ribu rumah di daerah-daerah yang disengketakan hari Jumat.
Bangsa Palestina menghendaki Yerusalem Timur menjadi ibukota negara mereka yang merdeka yang mencakup Tepi Barat. Israel telah menduduki kedua daerah itu sejak perang Timur-Tengah tahun 1967 dan menganggap sektor timur Yerusalem sebagai bagian dari ibukota Israel yang bersatu. Proyek E-1 akan mencakup dihubungkannya Yerusalem Timur dengan pemukiman Tepi Barat Utama Israel, Maaleh Adumim.
Israel mengesahkan dimulainya perencanaan E-1 hari Jumat (30/11), sebagai pembalasan atas upaya Presiden Palestina Mahmoud Abbas memperoleh peningkatan status Palestina di PBB menjadi negara peninjau yang bukan anggota. Majelis Umum PBB menyetujui peningkatan status bagi Palestina hari Kamis (29/11) dengan perbandingan suara 138 mendukung, sembilan menentang dan 41 abstain.
Dalam rapat Kabinet hari Minggu (2/12), Netanyahu menolak peningkatan status sebagai tindakan sepihak yang melanggar persetujuan Palestina untuk merundingkan dengan Israel mengenai pembentukan negara yang independen. Ia juga bertekad untuk terus membangun di daerah Yerusalem yang diduduki Israel dan semua tempat yang tampak di peta kepentingan strategis Israel. Pemerintahannya telah menyetujui pembangunan tiga ribu rumah di daerah-daerah yang disengketakan hari Jumat.
Bangsa Palestina menghendaki Yerusalem Timur menjadi ibukota negara mereka yang merdeka yang mencakup Tepi Barat. Israel telah menduduki kedua daerah itu sejak perang Timur-Tengah tahun 1967 dan menganggap sektor timur Yerusalem sebagai bagian dari ibukota Israel yang bersatu. Proyek E-1 akan mencakup dihubungkannya Yerusalem Timur dengan pemukiman Tepi Barat Utama Israel, Maaleh Adumim.