Sekjen PBB “Sangat Kecewa” dengan Eskalasi Militer Israel di Rafah 

Dua anak laki-laki tampak memperhatikan asap yang mengepul dari sebuah araea di Rafah di saat pasukan Israel menyerang wilayah tersebut, pada 13 Mei 2024. (Foto: AFP)

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, pada Selasa (14/5), mengatakan dia “sangat kecewa” dengan eskalasi operasi militer yang dilakukan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di Rafah dan sekitarnya di Gaza selatan. Akibatnya, sebanyak 450 ribu warga Palestina terpaksa meninggalkan wilayah tersebut sejak minggu lalu.

“Perkembangan situasi saat ini semakin mempersulit akses kemanusiaan dan memperburuk situasi yang sudah genting,” kata wakil juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Farhan Haq, kepada para reporter di markas besar PBB. “Pada saat yang bersamaan, Hamas melakukan penembakan roket secara terus-menerus. Warga sipil harus dihormati dan dilindungi setiap saat, di Rafah, dan tempat-tempat lain di Gaza.”

Dalam satu minggu terakhir, militer Israel telah meningkatkan pemboman dan sejumlah operasi lainnya di Rafah dan memerintahkan penduduk untuk meninggalkan wilayah tersebut. Israel mengatakan pihaknya melakukan sebuah operasi terbatas untuk menghancurkan infrastruktur militan di sepanjang perbatasan Gaza dengan Mesir.

Haq mengatakan “tidak ada tempat yang aman” di Gaza, dan sekjen PBB mengulang kembali seruannya untuk mengadakan gencatan senjata kemanusiaan segera dan pembebasan para sandera.

“Dia menyerukan agar perlintasan Rafah dibuka segera dan kita harus memiliki akses kemanusiaan yang bebas di seluruh Gaza,” tambah Haq.

Lebih dari setengah penduduk Gaza telah mencari perlindungan di Rafah, dan banyak warga Palestina pergi ke wilayah tersebut setelah melarikan diri dari perang Israel-Hamas yang berlangsung di sisi lain Gaza. Haq mengatakan pengungsi tiba di lokasi yang tidak memiliki tempat bernaung, jamban dan air bersih. Di saat sejumlah titik-titik perlintasan di Gaza tertutup, dan pasokan bahan bakar sangat sedikit, serta gerak bantuan praktis terhenti, para relawan tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengatasi situasi yang terjadi.

“Seperti yang telah kami bilang berulang kali, semua pihak harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional setiap saat,” ujar Haq. “Ini berarti warga sipil harus dilindungi, dan kebutuhan dasar mereka — termasuk makanan, air, tempat tinggal, dan kesehatan — harus dipenuhi di mana pun mereka berada di Gaza.”

AS, PBB dan sejumlah pihak lainnya telah meminta Israel untuk tidak melakukan invasi skala penuh ke Rafah, dengan memperingatkan bencana kemanusiaan dapat terjadi di wilayah tersebut. Namun para pemimpin Israel mengatakan Rafah adalah benteng pertahanan terakhir Hamas dan sebuah serangan ke wilayah itu perlu dilakukan untuk mencapai tujuan mereka dalam menghancurkan Hamas sebagai ancaman di Gaza. [jm/lt/rs]