Pengumuman mengenai pengangkatan John Bolton menjadi penasihat keamanan nasional Amerika Serikat menimbulkan reaksi terbatas dari sekutu-sekutu utama Amerika di Asia. Bolton adalah penganjur serangan militer preventif terhadap Korea Utara.
Presiden Korea Selatan Moon Jae-in sangat menentang penggunaan kekuatan apa pun di Semenanjung Korea dan terlibat aktif dalam memfasilitasi pembicaraan diplomatik antara Presiden Amerika Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un untuk menyelesaikan secara damai ketegangan terkait program nuklir Korea Utara.
Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in di Seodaemun Prison History Hall, Seoul, Korea Selatan, 1 Maret 2018. (Foto: dok).
Ketika ditanya mengenai reaksi pemerintahan Moon terhadap penunjukan Bolton, seorang pejabat senior Korea Selatan, Jumat (23/3) mengatakan, "Sikap kami adalah bahwa jika jalan baru terbuka, kita harus menempuh jalan itu."
Pejabat yang tidak disebutkan namanya yang berbicara kepada media lokal itu juga menyatakan bahwa Bolton memiliki pengetahuan tentang isu-isu terkait Semenanjung Korea dan tampaknya mendapat kepercayaan dari Presiden Trump.
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Tokyo, Japan, 14 December 2017. (Foto: dok).
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dianggap lebih menyepakati upaya Trump menerapkan "tekanan maksimum" guna memaksa Korea Utara menghentikan program senjata nuklirnya dengan menggunakan sanksi-sanksi ekonomi dan ancaman kekuatan militer.
Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga menolak memberikan pernyataan tentang Bolton yang menggantikan HR McMaster sebagai penasihat keamanan presiden AS.
Baca juga: Trump Ganti Penasihat Keamanan McMaster dengan John Bolton
"Saya ingin menahan diri dari berkomentar karena ini adalah masalah kebijakan personel pemerintah asing. Tetapi kami sering bertukar pendapat dengan pemerintah Amerika Serikat, baik antara Perdana Menteri Abe dan Presiden Trump dan pada tingkat pejabat, jadi saya pikir tidak akan ada pengaruh buruk yang muncul," kata Suga, Jumat (23/3).
Bolton, yang menjadi Wakil Menteri Luar Negeri untuk urusan Pengendalian Senjata dan Keamanan Internasional dari tahun 2001-2005, dianggap berhaluan keras dan intervensionis mengenai masalah kebijakan luar negeri dan pertahanan. Ia mendukung invasi Amerika terhadap Irak pada tahun2 002, dan telah menyerukan tindakan militer terhadap Iran dan Korea Utara. [uh]