Parlemen Israel, Selasa (14/3), mengajukan RUU yang akan memungkinkan para anggotanya mengesahkan undang-undang yang tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung, bagian penting dari perombakan sistem hukum yang kontroversial yang diusulkan Benjamin Netanyahu dan sekutu-sekutunya.
Koalisi pemerintahan Netanyahu yang tersusun dari partai-partai ultranasionalis dan ultra-Ortodoks terus maju dengan gebrakan legislatifnya meskipun ada seruan untuk kompromi dan demonstrasi yang telah menarik puluhan ribu warga Israel ke jalan-jalan selama dua bulan terakhir.
Dalam sesi semalam yang berlangsung hingga dini hari, Knesset (parlemen Israel) memberikan persetujuan awal untuk beberapa legislasi, termasuk RUU yang melindungi perdana menteri dari kemungkinan dinyatakan tidak layak atau tidak mampu untuk menjabat, dan RUU yang mengizinkan keberadaan permukiman di bagian utara Tepi Barat.
Sebuah RUU lain yang juga disetujui akan memungkinkan parlemen mengesahkan undang-undang yang kebal terhadap tinjauan yudisial hanya dengan mayoritas sederhana, 61 suara dari parlemen yang beranggotakan 120 orang.
BACA JUGA: Warga Israel Gelar ‘Hari Perlawanan’ Terhadap Rencana NetanyahuSetiap RUU itu masih harus melalui sejumlah pemungutan suara sebelum diabadikan menjadi undang-undang.
Langkah-langkah tersebut adalah yang terbaru dari serangkaian langkah koalisi Netanyahu untuk merombak sistem hukum Israel. Perdana menteri dan sekutu-sekutunya mengatakan upaya itu ditujukan untuk mengekang pengadilan aktivis. Kritikus mengatakan usaha itu akan merusak sistem check and balance negara itu, melemahkan Mahkamah Agung, dan memusatkan kekuasaan di tangan Netanyahu dan mayoritas parlementernya.
Para pemimpin bisnis, pakar hukum, dan pensiunan pemimpin militer telah bergabung dalam protes menentang perombakan sistem peradilan, dan banyak tentara cadangan Israel mengancam akan berhenti melapor untuk bertugas jika perombakan itu disetujui.
Netanyahu kembali berkuasa pada bulan Desember, setelah pemilihan kelima negara itu dalam waktu kurang dari empat tahun, sebagai kepala pemerintahan Israel yang paling ultranasionalis dan religius hingga saat ini. Ia saat ini sedang diadili atas dakwaan penipuan, pelanggaran kepercayaan, dan suap – semua tuduhan yang dibantahnya. [ab/uh]