Sekutu utama dalam koalisi Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menyerukan diselenggarakannya pemilihan umum untuk membentuk pemerintahan yang stabil setelah pandemi virus corona mereda.
Muhyiddin, yang menjabat sejak Maret lalu, hanya menguasai mayoritas sangat tipis di Parlemen – yakni dua suara. Ia ditantang oleh pemimpin oposisi Anwar Ibrahim, yang baru-baru ini mengaku mendapat dukungan mayoritas di parlemen untuk membentuk pemerintahan baru.
Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), partai terbesar dalam pemerintahan Muhyiddin, menegaskan kembali dukungan untuk pemerintahannya di tengah lonjakan kasus virus corona tetapi menuntut pemungutan suara diadakan setelah krisis mereda.
“UMNO memutuskan bahwa pemilihan umum harus diadakan untuk mendapatkan mandat baru dari rakyat untuk membentuk pemerintahan yang stabil setelah pandemi COVID-19 berhasil dikendalikan dengan jumlah kasus minimum, '' kata UMNO dalam sebuah pernyataannya beberapa jam setelah pertemuan badan pembuat keputusan tertingginya, Kamis malam (29/10).
Dukungan UMNO kemungkinan membantu Muhyiddin melewati tantangan utama bulan depan dalam meloloskan anggaran 2021 di Parlemen, tetapi seruan terbuka untuk pemilu dini dapat berarti bahwa kepemimpinannya mungkin berumur pendek. Pemilu parlemen seharusnya berlangsung pada 2023.
kantor Perdana Menteri Malaysia di Putrajaya, Malaysia, 23 Oktober 2020.
UMNO, yang telah memerintah Malaysia sejak kemerdekaan dari Inggris pada 1957 tetapi digulingkan pada pemilu 2018, tidak senang karena dikesampingkan dalam pemerintahan di tengah persaingan dengan partainya Muhyiddin, Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM). Beberapa anggota parlemen UMNO dikabarkan termasuk yang mendukung upaya Anwar untuk menggulingkan pemerintah.
Muhyiddin mengambil alih kekuasaan pada Maret setelah menarik partainya dari aliansi pemerintahan Anwar yang memenangkan pemilu 2018. Dia beraliansi dengan UMNO yang tercemar korupsi dan partai-partai oposisi lainnya untuk membentuk pemerintahan berhaluan tengah, tetapi pemerintahannya penuh dengan pertikaian.
Raja Malaysia, hari Minggu lalu, menolak proposal Muhyiddin untuk memberlakukan keadaan darurat virus corona yang akan menangguhkan parlemen dan memberikan kekuasaan yang tidak terbantahkan kepada perdana menteri. Raja mengatakan undang-undang yang berlaku saat ini cukup untuk mengekang pandemi.
Banyak warga Malaysia marah dengan langkah Muhyiddin tersebut. Mereka menganggap langkah itu sebagai upaya putus asa untuk mempertahankan kekuasaan. [ab/uh]