Senat AS Loloskan Paket Pendanaan $1,2 Triliun, Hindari Penghentian Kegiatan Pemerintah

Senat Amerika Serikat (AS) akhirnya meloloskan paket rancangan undang-undang (RUU) fiskal sebesar $1,2 triliun pada Sabtu (23/3) dini hari, setelah melakukan dialog alot selama hampir enam bulan yang membuat operasional pemerintah terancam tutup. RUU tersebut sekarang diserahkan kepada Presiden Joe Biden untuk disahkan menjadi undang-undang.

Paket pendanaan itu disetujui dengan suara 74 banding 24. Keputusan tersebut diambil setelah pendanaan lembaga-lembaga tersebut habis pada tengah malam. Meskipun begitu, Gedung Putih mengirimkan pemberitahuan sesaat setelah batas waktu itu berakhir, mengumumkan bahwa Kantor Manajemen dan Anggaran telah menghentikan persiapan penutupan karena keyakinan yang tinggi bahwa Kongres akan menyetujui legislasi tersebut dan presiden akan menandatanganinya pada Sabtu (23/3).

“Karena kewajiban dana federal dikeluarkan dan dipantau setiap hari, lembaga-lembaga tersebut tidak akan tutup dan dapat melanjutkan operasi normal mereka,” kata pernyataan Gedung Putih.

Peluang terjadinya penutupan pemerintah dalam waktu dekat tampaknya meningkat pada Jumat malam setelah Partai Republik dan Demokrat berbeda pendapat mengenai usulan amandemen terhadap RUU tersebut. Setiap amandemen yang disetujui terhadap RUU akan mengirimkan undang-undang tersebut kembali ke DPR, yang saat ini sedang melakukan masa reses selama dua minggu.

Namun sesaat sebelum tengah malam, Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer mengumumkan sebuah terobosan.

"Ini merupakan hari yang sangat panjang dan sulit, tetapi kami baru saja mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan pekerjaan pendanaan pemerintah," kata Schumer. "Ini baik untuk negara bahwa kami telah mencapai kesepakatan bipartisan ini. Tidak mudah, tetapi malam ini ketekunan kami sudah sepadan."

Meskipun Kongres telah menyetujui pendanaan untuk Urusan Veteran, Dalam Negeri, Pertanian dan badan-badan lainnya, RUU yang disetujui minggu ini jauh lebih besar, menyediakan dana untuk Departemen Pertahanan, Keamanan Dalam Negeri dan Luar Negeri serta aspek-aspek lain dari pemerintahan umum.

DPR meloloskan RUU tersebut pada Jumat pagi dengan perolehan suara 286 berbanding 134, dan hanya memperoleh dua pertiga mayoritas yang dibutuhkan untuk mendapatkan persetujuan. Lebih dari 70 persen pendanaan itu akan dialokasikan untuk pertahanan.

Para anggota parlemen membutuhkan waktu enam bulan memasuki tahun fiskal ini untuk mencapai garis akhir pendanaan pemerintah, proses ini diperlambat oleh kelompok konservatif yang mendorong mandat kebijakan yang lebih banyak dan pemotongan belanja yang lebih besar dibandingkan yang dipertimbangkan oleh Senat atau Gedung Putih yang dipimpin oleh Partai Demokrat. Hal ini mengakibatkan perlunya anggaran belanja yang bersifat sementara untuk memastikan lembaga-lembaga tersebut tetap mendapat pendanaan.