Senator AS: Reformasi Kepolisian akan Cegah Aksi Kekerasan Berbuntut Kematian

Senator Tim Scott dari negara bagian South Carolina

Amerika dapat mencegah aksi kekerasan berujung kematian oleh polisi di jalan-jalan Amerika dengan latihan yang lebih baik bagi aparat penegak hukum dan akuntabilitas yang lebih menyeluruh, demikian pernyataan seorang tokoh faksi Republik di Senat tentang reformasi kepolisian.

Berbicara dalam program “ABC This Week” di stasiun televisi ABC hari Minggu (21/6), Senator Tim Scott dari negara bagian South Carolina – yang juga satu-satunya senator berkulit hitam dari faksi Republik di Senat Amerika – mengatakan “saya kira kita dapat mencegah lebih banyak kematian” dan memperkuat “penegakan hukum berbasis karakter” dengan menyetujui aturan hukum yang memangkas atau membatasi bantuan anggaran federal kepada badan-badan kepolisian di kota dan negara bagian, jika mereka tidak mengadopsi latihan dan kebijakan yang lebih baik bagi para personilnya.

Anggota-anggota faksi Republik dan Demokrat di Washington DC berada di tengah perdebatan di tingkat legislatif, tentang praktik kepolisian Amerika pasca kematian George Flyod, seorang laki-laki kulit hitam yang meninggal dalam tahanan polisi setelah lehernya ditekan dengan lutut polisi selama hampir sembilan menit, 25 Mei lalu. Scott mengatakan kedua faksi menyepakati 70% aturan yang dibutuhkan.

“Kita semua ingin melarang tindakan mencekik atau chokeholds, yang kita tahu tidak diperlukan,” ujar Scott tentang praktik yang sudah diakhiri di banyak badan kepolisian Amerika, di mana polisi berupaya mengendalikan tersangka kriminal dengan mencekik lehernya agar tidak melawan ketika ditangkap.

Kedua partai juga menyerukan pencatatan atau pengarsipan di tingkat nasional terhadap polisi yang berperilaku buruk, agar mereka tidak dapat pindah dari satu badan ke badan lain dengan mudah.

DPR yang dikuasai faksi Demokrat akan melangsungkan pemilihan pendahuluan di sejumlah negara bagian penting – antara lain Kentucky, New York, Delaware, New Jersey, Louisiana dan Puerto Rico – pada akhir Juni dan awal Juli. Partai Demokrat ingin agar warga Amerika, yang percaya bahwa hak-hak sipil mereka telah dilanggar oleh polisi, lebih mudah mengajukan gugatan hukum dan mencabut kekebalan hukum tidak terbatas atas tindakan polisi.

Tetapi Presiden Donald Trump mengatakan ia menentang perubahan perlindungan hukum bagi polisi, dan sebagian anggota faksi Republik telah menunjukkan keengganannya.

“Amerika menginginkan ketertiban hukum,” ujar Trump dalam beberapa kesempatan.

Scott mengatakan polisi harus lebih bertanggungjawab atas tindakan mereka dan mensyaratkan mereka untuk melapor pada Departemen Kehakiman untuk mendapat anggaran federal. Ia menambahkan hanya 40% tindakan polisi yang dilaporkan pada pemerintah federal. [em/ii]