Militer Israel mengatakan pihaknya menyerang puluhan target Hizbullah di daerah Nabatieh.
Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon Jeanine Hennis-Plasschaert mengatakan serangan Israel tersebut “mengikuti insiden lain di mana warga sipil dan infrastruktur sipil menjadi sasaran di seluruh Lebanon,” dan bahwa “penderitaan warga sipil mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.”
“Sudah saatnya bagi semua aktor yang berkepentingan untuk segera menghentikan tembakan mereka dan membuka pintu bagi solusi diplomatik yang mampu mewujudkan kebutuhan warga negara dan memajukan stabilitas regional,” kata Hennis-Plasschaert dalam sebuah pernyataan.
Pasukan Israel juga melakukan serangan udara pada hari Rabu di pinggiran selatan Beirut, yang menyebabkan kepulan asap dari sedikitnya dua lingkungan. Pasukan Pertahanan Israel mengatakan jet tempurnya menyerang gudang senjata bawah tanah Hizbullah.
Serangan tersebut menyusul perintah evakuasi terbaru Israel yang memperingatkan warga setempat agar meninggalkan daerah-daerah di Beirut yang menurut militer Israel berada di dekat fasilitas Hizbullah.
Israel juga melaporkan lebih dari 50 proyektil ditembakkan dari Lebanon pada hari Rabu, sementara Hizbullah mengatakan pihaknya meluncurkan rudal ke suatu daerah di Israel utara.
Puing-puing berserakan di lokasi yang rusak akibat serangan Israel di pinggiran selatan Beirut, di tengah permusuhan yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan pasukan Israel, Lebanon 16 Oktober 2024. (Ahmad Al-Kerdi/REUTERS)
Serangan terbaru Israel di daerah ibu kota Lebanon itu terjadi sehari setelah Amerika Serikat mengatakan pihaknya menyampaikan keprihatinan tentang serangan semacam itu kepada pejabat-pejabat Israel.
“Mengenai cakupan dan sifat kampanye pengeboman yang kami lihat di Beirut selama beberapa minggu terakhir, itu adalah sesuatu yang kami jelaskan kepada pemerintah Israel bahwa kami prihatin dan kami menentangnya,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller kepada para wartawan.
Sementara itu, Amerika Serikat mendesak agar Israel meningkatkan bantuan kemanusiaannya kepada warga Palestina yang kelaparan di Gaza sampai bulan depan atau menghadapi kemungkinan, Amerika Serikat akan menghentikan bantuan militernya untuk mendukung perang Israel selama setahun melawan militan Hamas.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengatakan kepada para pejabat tinggi Israel melalui surat hari Minggu (13/10), bahwa Amerika Serikat “sangat prihatin atas memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza dan mengupayakan tindakan mendesak dan berkelanjutan oleh pemerintah Israel bulan ini untuk mengubah arah itu.”
Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller mengatakan, surat itu sebagai komunikasi diplomatik pribadi, namun mengukuhkan kebenarannya.
Selama berbulan-bulan, bahkan ketika perjuangan Israel melawan Hamas terus berlangsung, Amerika Serikat berulang kali menekan Israel untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan seperti makanan, air, pasokan medis, bahan bakar, dan barang-barang lainnya kepada warga sipil Palestina. Namun upaya kemanusiaan itu semakin berkurang, karena terhambat oleh pencurian barang oleh para militan, berlanjutnya pertempuran di dekat lokasi pembagian bantuan dan perselisihan mengenai titik-titik masuk ke Gaza.
Gambar yang diambil dari kota Tyre di selatan Lebanon ini menunjukkan kepulan asap menyusul serangan udara Israel di desa Tayrdebba, 16 Oktober 2024. (Kawnat HAJU / AFP)
Blinken dan Austin, dalam sepucuk surat kepada Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer, mencantumkan langkah-langkah spesifik yang harus dilakukan oleh Israel dalam waktu 30 hari untuk memuaskan Amerika Serikat, termasuk mengizinkan minimal 350 truk memasuki Gaza setiap hari melalui empat penyeberangan ke Gaza dan membuka titik masuk kelima, memberlakukan jeda dalam pertempuran untuk memungkinkan pengiriman bantuan dan mencabut perintah evakuasi bagi warga sipil Palestina jika tidak ada kebutuhan operasional.
Surat Blinken-Austin mengutip Undang-Undang Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat, yang melarang bantuan militer ke negara-negara yang menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan Amerika Serikat.
Surat itu juga mengutip Memorandum Keamanan Nasional Biden yang dikeluarkan pada bulan Februari yang mengharuskan Departemen Luar Negeri untuk melaporkan kepada Kongres apakah mereka menganggap jaminan Israel kredibel bahwa penggunaan senjata Amerika Serikat tidak melanggar hukum Amerika Serikat atau hukum internasional.
Para pejabat Amerika Serikat sebelumnya tahun ini mengatakan Israel mungkin telah melanggar hukum humaniter internasional dengan menggunakan senjata yang dipasok AS dalam operasi militernya di Gaza. [lt/ab]
Sebagian informasi untuk laporan ini disediakan oleh Agence France-Presse dan Reuters