Setelah Diresmikan, akankah Istana Negara di IKN Jadi Simbol Semata?

Presiden Jokowi berharap Istana Negara di IKN yang baru saja diresmikan bisa menunjang kinerja dan tugas pemerintahan ke depan dengan lebih baik. Bangunan tersebut, katanya, memang dirancang untuk mendukung berbagai aktivitas besar yang memerlukan ruang yang luas dan representatif.

"Kita harapkan nanti kegiatan-kegiatan kenegaraan yang besar yang butuh tempat yang besar bisa dilakukan di sini di IKN," ungkap Jokowi yang ditemui usai peresmian Istana Negara, di IKN, Kalimantan Timur, Jumat (11/10).

Ia mengapresiasi kinerja semua pihak dalam pembangunan Istana negara tersebut.

"Kalau dari sisi kualitas saya harus ngomong apa adanya, bagus. Finishing-nya bagus, pengecatan bagus, sampai detail-detail ukiran bagus," jelasnya.

Istana Kepresidenan Indonesia Baru (tengah) di calon ibu kota Nusantara, di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada 11 Juli 2024. (Foto: AFP)

Ia juga mengatakan pembangunan Istana Negara selesai tepat waktu, meskipun Istana Garuda -- salah satu bangunan penting lainnya di kawasan tersebut -- masih dalam tahap penyelesaian. Presiden menyebut bahwa Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto setelah bangunan tersebut rampung.

"Hari ini saya akan resmikan Istana Negara terlebih dahulu dan nanti untuk Istana Garuda akan diresmikan oleh presiden (terpilih) Prabowo Subianto," tuturnya.

Presiden juga menekankan bahwa tidak ada upaya untuk tergesa-gesa dalam pembangunan, dan semuanya berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dirinya kembali menegaskan pentingnya proses pembangunan yang matang.

"Kita juga tidak ingin tergesa-gesa, semuanya yang paling penting berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan," tegasnya.

Juru Bicara Badan Otorita IKN, Troy Pantouw, dalam siaran persnya menegaskan peresmian Istana Negara menjadi tonggak penting dalam pembangunan Nusantara, yaitu sebuah langkah nyata menuju pemindahan pusat pemerintahan yang bukan hanya simbolis, tetapi juga substansial. Otorita IKN, katanya, terus memastikan bahwa infrastruktur ini dirancang dengan memperhatikan nilai-nilai keberlanjutan dan integrasi budaya.

“Peresmian Istana Negara di IKN menandai tonggak penting dalam pembangunan ibu kota baru yang mewakili masa depan Indonesia. Ini bukan hanya tentang gedung fisik, tetapi juga simbol kuat dari semangat bangsa kita untuk bergerak maju menuju kota yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan," ungkap Troy.

Otorita IKN, menurutnya, berharap dengan peresmian ini, masyarakat semakin merasakan manfaat dari pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan dan simbol kebanggaan nasional yang akan meningkatkan kesejahteraan seluruh warga Indonesia.

Presiden Jokowi di dampingi Menhan Prabowo dan Mensesneg Pratikno memberikan pernyataan kepada wartawan sebelum Sidang Kabinet Paripurna perdana di IKN di selenggarakan pada Senin (12/8). (Biro setpres)

Akankah Hanya Menjadi Simbol Semata?

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, menilai peresmian Istana Negara di IKN hanya akan menjadi simbol semata. Ia memperkirakan, presiden terpilih Prabowo Subianto akan lebih banyak melakukan kegiatannya di Jakarta. Maka dari itu, menurutnya, Jakarta masih akan jadi pusat pemerintahan selama lima tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran,

“Saya menduga (Istana Negara) IKN yang ada di sana hanya simbolik saja. karena Pak Prabowo saya rasa akan (bersikap) rasional. Memang nanti akan diteruskan karena kalau tidak biayanya sudah keluar banyak,” ungkapnya ketika berbincang dengan VOA.

Ia berpendapat Prabowo akan lebih mengutamakan janji-janji politiknya terlebih dahulu ketimbang melanjutkan pembangunan IKN dengan anggaran yang cukup masif. Program unggulannya, yakni makan siang bergizi gratis pun, katanya, juga akan menyedot anggaran negara yang cukup tinggi.

“Keberadaan IKN sendiri paling hanya dilanjutkan berdasarkan pada investasi, sejauh mana investasi itu ada. Kelihatannya tidak terlalu besar dianggarkan di APBN nanti, karena anggaran negara lebih mengutamakan programnya dianya sendiri seperti program makan siang gratis,” jelasnya

Selain itu, Trubus menuturkan, dari sisi efisiensi akan jauh lebih hemat apabila kegiatan pemerintahan lebih banyak dilakukan di Jakarta ketimbang di IKN. Sehingga anggaran negara, katanya, nantinya bisa disalurkan kepada program-program yang berdampak langsung bagi kepentingan rakyat.

Ia juga menyoroti strategi pembangunan IKN yang menurutnya tidak terencana dengan baik. Trubus berpendapat seharusnya Istana Negara dan kantor Presiden tidak dibangun sedari awal.

“Tetapi menurut saya ada sedikit kekeliruan karena seharusnya Istana dibangun belakangan. Yang dibangun terlebih dahulu harusnya konektivitasnya dulu, misalnya bandara, jalan, pelabuhannya. Jadi kantor menteri sama kantor presiden itu nanti saja dibangunnya,” jelasnya.

Sementara itu, Dinamisator Wilayah Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur Mareta Sari, menilai pemerintahan seharusnya mempertimbangkan untuk menghentikan dan mengevaluasi pembangunan IKN. Pasalnya, JATAM menilai pembangunan IKN sebenarnya merupakan etalase dan episentrum bagaimana penghancuran di wilayah lain akan dilanjutkan.

Sebuah lokasi pembangunan terlihat di ibu kota baru di ibu kota masa depannya, Nusantara, sebuah kota yang masih dalam pembangunan di Kalimantan, Sabtu, 17 Agustus 2024. (Foto: AP)

“Kenapa? Karena pembangunan ibu kota yang memakai slogan bersih, hijau, forest city, itu sebenarnya adalah jargon-jargon yang digunakan untuk menarik investor, dan itu juga memperdagangkan industri hilirisasi," katanya.

Misalnya, lanjut Mareta, kendaraan di IKN akan menggunakan kendaraan listrik, artinya pembongkaran di kawasan-kawasan pertambangan nikel di Sulawesi dan maluku, akan terus dilanjutkan. Kedua, listriknya tidak lagi menggunakan batu bara, tetapi PLTA yang rencananya akan ditarik dari wilayah tetangga seperti Kalimantan Utara.

"Yang ini artinya kita tahu bagaimana cerita bendungan untuk PLTA juga mengacaukan wilayah lain bahkan menyingkirkan dan menghilangkan situs kebudayaan,” ungkap Mareta ketika berbincang dengan VOA.

Permasalahan ini, katanya, ditambah dengan berbagai tumpukan konflik sosial sejak IKN mulai dibangun. Menurutnya, jika permasalahan ini tidak diatasi maka akan menjadi bom waktu di masa depan. Apalagi, tambahnya, KN dibangun dengan menggunakan APBN setidaknya 20 persen, yang mana anggaran tersebut bisa lebih bermanfaat digunakan untuk menangani permasalahan lain seperti membangun sekolah atau memperbaiki masalah di sektor lingkungan.

“Maka kami mendesak untuk ini dihentikan dan dievaluasi secara bersama, supaya ada keadilan. Kalaupun ini akan dilanjutkan seperti apa mekanisme keberlanjutannya? Apakah akan tetap menggusur? Apakah tetap harus mempertaruhkan wilayah lain? Apakah akan memakai APBN yang masyarakat sendiri saja kesulitan dengan kondisi fluktuasi ekonomi kita yang sangat tidak stabil. Perlu dievaluasi secara menyeluruh tidak hanya oleh pemerintah tetapi oleh masyarakat dan mereka harus mendengar informasinya,” pungkasnya. [gi/ab]