Otoritas pajak India menggerebek kantor BBC di New Delhi pada Selasa (14/2), beberapa minggu setelah media tersebut menayangkan film dokumenter tentang tindakan Perdana Menteri Narendra Modi selama kerusuhan sektarian maut pada 2002.
Polisi menutup gedung dan belasan petugas terlihat berkeliaran di luar kantor -- yang menempati dua lantai -- untuk mencegah orang masuk atau keluar.
Seorang karyawan BBC yang bekerja di kantor tersebut mengatakan kepada AFP bahwa penggerebekan pajak sedang berlangsung dan para pejabat "menyita semua telepon."
"Ada prosedur pemerintah yang terjadi di dalam kantor," kata seorang pejabat, menolak mengungkapkan departemen mereka.
Petugas polisi berdiri di luar gedung yang memiliki kantor BBC, tempat petugas pajak penghasilan melakukan penggeledahan, di New Delhi, India, 14 Februari 2023. (Foto: REUTERS/Anushree Fadnavis)
Departemen Pajak Penghasilan India tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar oleh AFP.
Seorang penyiar BBC pada bulan lalu menayangkan film dokumenter yang diputar dalam dua bagian yang menarasikan bahwa Modi memerintahkan polisi untuk menutup mata terhadap kerusuhan sektarian di negara bagian Gujarat, tempat dia menjadi perdana menteri saat itu.
Kekerasan itu menewaskan sedikitnya 1.000 orang, kebanyakan korban berasal dari kalangan minoritas Muslim.
Petugas keamanan menjaga gerbang utama Universitas Jamia Millia Islamia di New Delhi, India, Rabu, 25 Januari 2023. (Foto: AP)
Pemerintah India memblokir video dan cuitan yang membagikan tautan ke film dokumenter tersebut. Pemblokiran dilakukan dengan dalih kekuatan darurat berdasarkan undang-undang teknologi informasinya.
Penasihat pemerintah Kanchan Gupta mengecam film dokumenter itu sebagai "propaganda bermusuhan dan sampah anti-India.”
'Kampanye Kekerasan'
Kerusuhan yang terjadi di Gujarat pada 2002 dimulai setelah 59 peziarah Hindu tewas dalam kebakaran di sebuah kereta api. Tiga puluh satu Muslim dihukum karena dianggap melakukan konspirasi kriminal dan menjadi dalang atas insiden itu.
Film dokumenter BBC mengutip laporan Kementerian Luar Negeri Inggris mengatakan bahwa Modi bertemu dengan sejumlah personel polisi senior dan "memerintahkan mereka untuk tidak ikut campur" dalam kekerasan anti-Muslim oleh kelompok Hindu sayap kanan setelahnya.
BACA JUGA: India Blokir Film Dokumenter BBC tentang PM Narendra Modi
Kekerasan itu "bermotif politik" dan tujuannya "untuk membersihkan Muslim dari wilayah Hindu,” menurut laporan Kementerian Luar Negeri.
"Kampanye kekerasan sistematis memiliki semua ciri pembersihan etnis" dan tidak mungkin "tanpa iklim impunitas yang diciptakan oleh pemerintah negara bagian... Narendra Modi bertanggung jawab langsung,” menurut kesimpulan laporan tersebut.
Modi, yang memimpin Gujarat dari 2001 hingga terpilih menjadi perdana menteri pada 2014, sempat dikenai larangan bepergian oleh Amerika Serikat terkait kekerasan tersebut.
Sebuah tim investigasi khusus yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung India untuk menyelidiki peran Modi dan pihak-pihak lainnya dalam kekerasan itu mengatakan pada 2012 bahwa mereka tidak menemukan bukti kuat untuk menuntut Modi pada saat itu. [ah/rs]
