Pengunduran diri Menteri Pertahanan Taiwan atas skandal plagiarisme mengancam reputasi militer dan pemerintahan Presiden Ma Ying-jeou.
Menteri Pertahanan Taiwan Andrew Yang mengundurkan diri Selasa malam karena tuduhan bahwa ia turut berperan dalam menjiplak tulisan untuk sebuah buku pada tahun 2007. Mantan akademisi itu menjabat kurang dari seminggu sebagai Menteri Pertahanan dan merupakan yang pertama berasal dari kelompok sipil. Kejadian ini juga terjadi setelah kematian seorang kopral berusia 24 tahun baru-baru ini, kemungkinan karena ditempatkan pada kondisi sangat panas, yang selanjutnya memicu kemarahan publik terhadap militer. Yang mempertanggungjawabkannya dalam sebuah konferensi pers hari Senin.
Yang mengatakan kesalahan pribadinya telah berdampak pada kehormatan pemerintah dan militer, dan juga berdampak pada reputasi presiden dan perdana menteri. Yang mengatakan dia harus bertanggung jawab dan karenanya ia telah berbicara dengan presiden dan perdana menteri mengenai keputusannya untuk mengundurkan diri. Presiden Ma Ying-jeo menerima pengunduran diri Yang.
Kekacauan dalam militer itu semakin merugikan popularitas Presiden Ma Ying-jeou, yang hanya sekitar 20 persen. Ma dikecam di dalam negeri karena lemah dalam kebijakan luar negeri dan terlalu lunak terhadap saingan bebuyutan, China. Beijing menganggap Taiwan yang otonom sebagai bagian dari wilayahnya dan mengancam akan menggunakan kekerasan jika reunifikasi damai akhirnya gagal.
Militer Taiwan, dengan 290.000 personil, tertinggal di belakang China yang berkekuatan personil 2,29 juta, tapi wajib militer telah kehilangan popularitas karena hubungan dengan China membaik di bawah pemerintahan Ma. Jadi, presiden bertujuan menggalang pasukan profesional tahun depan dan memajukan teknologi pertahanan modern.
Namun, kesiapan militer semakin kritis selama dua tahun terakhir ketika Vietnam, Filipina dan China mengintensifkan klaim wilayah di Laut Cina Selatan seluas 3,5 juta kilometer persegi dan kaya sumber daya alam. Taiwan mengklaim laut yang sama tetapi dianggap sebagai pihak kecil dalam sengketa itu.
Alexander Huang, profesor studi strategis di Universitas Tamkang di Taiwan, mengatakan kaum laki-laki mungkin enggan untuk mengikuti dinas militer karena kesal dengan kematian kopral itu awal Juli. Huang mengatakan kementerian pertahanan mungkin merasa sulit untuk mempertahankan anggarannya sekarang ini.
"Salah urus militer dalam penanganan kematian sang Kopral dan tindak lanjut selama bulan lalu akan semakin merusak hubungan sipil-militer," ujar Huang. "Presiden Ma pasti sangat marah dengan penanganan isu ini oleh kementrian pertahanan bulan lalu. Saya berpendapat masalah nomor satu saat ini adalah penciptaan damai sehingga militer dapat melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan.”
Juga pekan ini, parlemen memutuskan untuk membekukan sidang militer setelah ribuan orang mengadakan protes akhir pekan kemarin mengenai penanganan kematian kopral muda itu. Legislator mengubah aturan dan mensyaratkan bahwa pada masa damai kasus-kasus militer harus disidangkan di pengadilan sipil. Kasus-kasus itu akan mencakup 18 orang yang diduga terkait dengan kematian kopral itu.
Yang mengatakan kesalahan pribadinya telah berdampak pada kehormatan pemerintah dan militer, dan juga berdampak pada reputasi presiden dan perdana menteri. Yang mengatakan dia harus bertanggung jawab dan karenanya ia telah berbicara dengan presiden dan perdana menteri mengenai keputusannya untuk mengundurkan diri. Presiden Ma Ying-jeo menerima pengunduran diri Yang.
Kekacauan dalam militer itu semakin merugikan popularitas Presiden Ma Ying-jeou, yang hanya sekitar 20 persen. Ma dikecam di dalam negeri karena lemah dalam kebijakan luar negeri dan terlalu lunak terhadap saingan bebuyutan, China. Beijing menganggap Taiwan yang otonom sebagai bagian dari wilayahnya dan mengancam akan menggunakan kekerasan jika reunifikasi damai akhirnya gagal.
Militer Taiwan, dengan 290.000 personil, tertinggal di belakang China yang berkekuatan personil 2,29 juta, tapi wajib militer telah kehilangan popularitas karena hubungan dengan China membaik di bawah pemerintahan Ma. Jadi, presiden bertujuan menggalang pasukan profesional tahun depan dan memajukan teknologi pertahanan modern.
Namun, kesiapan militer semakin kritis selama dua tahun terakhir ketika Vietnam, Filipina dan China mengintensifkan klaim wilayah di Laut Cina Selatan seluas 3,5 juta kilometer persegi dan kaya sumber daya alam. Taiwan mengklaim laut yang sama tetapi dianggap sebagai pihak kecil dalam sengketa itu.
Alexander Huang, profesor studi strategis di Universitas Tamkang di Taiwan, mengatakan kaum laki-laki mungkin enggan untuk mengikuti dinas militer karena kesal dengan kematian kopral itu awal Juli. Huang mengatakan kementerian pertahanan mungkin merasa sulit untuk mempertahankan anggarannya sekarang ini.
"Salah urus militer dalam penanganan kematian sang Kopral dan tindak lanjut selama bulan lalu akan semakin merusak hubungan sipil-militer," ujar Huang. "Presiden Ma pasti sangat marah dengan penanganan isu ini oleh kementrian pertahanan bulan lalu. Saya berpendapat masalah nomor satu saat ini adalah penciptaan damai sehingga militer dapat melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan.”
Juga pekan ini, parlemen memutuskan untuk membekukan sidang militer setelah ribuan orang mengadakan protes akhir pekan kemarin mengenai penanganan kematian kopral muda itu. Legislator mengubah aturan dan mensyaratkan bahwa pada masa damai kasus-kasus militer harus disidangkan di pengadilan sipil. Kasus-kasus itu akan mencakup 18 orang yang diduga terkait dengan kematian kopral itu.