Sudan Harapkan Penghapusan dari Daftar Hitam AS Segera Terlaksana

Menteri Luar Negeri Sudan Asma Mohamed Abdalla (kiri) dan delegasi Sudan di Washington DC.

Menteri Luar Negeri Sudan, Selasa (23/6) mengatakan negaranya hampir mencapai kesepakatan dengan Amerika untuk memberi kompensasi kepada keluarga korban pemboman kedutaan 1998 yang mematikan. Ini akan membuka jalan bagi pencabutan Khartoum dari daftar hitam teror yang disusun AS.

Ledakan besar yang hampir bersamaan di kedutaan besar Amerika di Nairobi dan Dar es Salaam bulan Agustus 1998 menewaskan 224 orang dan melukai sekitar 5.000 orang, hampir semuanya warga Afrika.

Al-Qaida mengklaim serangan-serangan itu, namun AS menuduh Khartoum membantu jihadis yang terkait dengan pelaku pengeboman dan membalas dengan menghancurkan sebuah pabrik farmasi di Sudan yang dituduh memproduksi bahan kimia yang merusak saraf.

Sejak itu Amerika menuntut ganti rugi bagi keluarga korban Amerika dan menempatkan Sudan dalam daftar hitam negara sponsor teroris dan menjatuhkan sejumlah sanksi.

Menteri Luar Negeri Sudan Asma Abdalla mengatakan kepada AFP, Selasa (23/6) bahwa "upaya penyelesaian tahap akhir dengan para korban (pemboman) hampir selesai."

"Delegasi kami di Washington sedang berunding dengan pengacara para korban dan sejumlah pejabat di Departemen Luar Negeri AS," jelas Asma sekaligus menambahkan kesepakatan seperti itu menandakan Sudan "akan memenuhi semua persyaratan" untuk dihapus dari daftar hitam AS.

"Kami berharap pemerintah AS menyelesaikan langkah-langkah legislatif dan penghapusan Sudan dari daftar itu sesegera mungkin," katanya dalam sebuah wawancara.

Sudan memiliki hubungan tidak harmonis dengan AS di bawah presiden Islamis Omar al-Bashir, yang berkuasa setelah kudeta militer tahun 1989.

Bashir digulingkan oleh militer bulan April 2019 setelah protes berbulan-bulan terhadap pemerintahannya.

Otorita transisi yang berkuasa bulan Agustus lalu berusaha meningkatkan posisi internasional negara itu dan membangun kembali hubungan dengan AS. [mg/ii]