Hasil survey Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan publik Indonesia menginginkan sosok yang mampu melindungi keberagaman dan kebebasan berkeyakinan sebagai calon presiden mendatang.
JAKARTA —
Peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfaraby di Jakarta, Minggu (23/12), menyampaikan hasil survey yang menunjukkan keinginan publik di Indonesia untuk memiliki calon presiden (capres) 2014 yang mampu melindungi kebebasan berkeyakinan dan berideologi.
Survey tersebut dilakukan LSI dari tanggal 14 hingga 17 Desember 2012 dengan metode pengambilan sample acak bertahap (multistage random sampling) dengan jumlah responden awal 440 orang, sementara tingkat kesalahan (margin of error) 4,8 persen.
"Seperti apa sebetulnya keinginan masyarakat Indonesia untuk capres 2014 nanti. Ternyata hasilnya 87,6 persen atau mayoritas publik yang ada di Indonesia menginginkan capres 2014 adalah tokoh yang mampu menjaga pluralisme agama, etnis dan ideologi di Indonesia. Hanya 9,2 persen yang menjawab bahwa mereka tidak menginginkan capres yang mampu melindungi pluralisme agama, ideologi maupun etnis yang ada di Indonesia," jelas Adjie Alfaraby.
Menurut Adjie Alfaraby, LSI juga mensurvey tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama hampir dua periode kepemimpinannya dalam melindungi keberagaman di Indonesia. Mayoritas publik menganggap presiden SBY kurang maksimal dalam melindungi keberagaman.
"Kami juga bertanya soal seberapa tinggi penilaian publik terhadap kinerja Presiden SBY. 67,5 persen menjawab Presiden SBY belum maksimal melindungi keberagaman di Indonesia. Hanya 23,4 persen yang menjawab, Presiden SBY telah maksimal dalam melindungi keberagaman di Indonesia. Faktor itulah yang menjadi alasan, ketegasan pemerintah dinilai kurang oleh masyarakat sehingga menimbulkan konflik-konflik sosial yang ada di Indonesia," kata Adjie.
Adjie Alfaraby menambahkan dalam sejarah presiden Indonesia, publik menilai hanya mantan presiden Bung Karno dan mantan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang mampu melindungi keberagaman agama, etnis dan ideologis. Sementara Soeharto dinilai juga mampu melindungi keberagaman agama dan etnis, namun justru tidak melindungi keberagaman ideologi.
Pengamat masalah toleransi beragama Novriantoni Kahar berharap para politisi yang akan bertarung dalam pemilihan presiden 2014 mendatang mempunyai komitmen dalam menjaga dan melindungi keberagaman di Indonesia.
"Kita ingin para elit politik yang berkompetisi dalam perebutan jabatan publik termasuk kursi presiden 2014 mendatang, harus menyatakan komitmennya dalam menjaga keragaman di Indonesia," kata Novriantoni. "Kita ingin negeri ini menjadi negeri yang beragam dengan kreativitas yang tidak terkira-kira. Kita juga tentunya ingin, diskriminasi dalam bentuk apapun segera berhenti. Dan itu butuh komitmen kuat dari pemimpin agar kekerasan tidak menjadi solusi atas konflik sosial politik dan ekonomi yang berkembang di masyarakat," tambahnya.
Survey tersebut dilakukan LSI dari tanggal 14 hingga 17 Desember 2012 dengan metode pengambilan sample acak bertahap (multistage random sampling) dengan jumlah responden awal 440 orang, sementara tingkat kesalahan (margin of error) 4,8 persen.
"Seperti apa sebetulnya keinginan masyarakat Indonesia untuk capres 2014 nanti. Ternyata hasilnya 87,6 persen atau mayoritas publik yang ada di Indonesia menginginkan capres 2014 adalah tokoh yang mampu menjaga pluralisme agama, etnis dan ideologi di Indonesia. Hanya 9,2 persen yang menjawab bahwa mereka tidak menginginkan capres yang mampu melindungi pluralisme agama, ideologi maupun etnis yang ada di Indonesia," jelas Adjie Alfaraby.
Menurut Adjie Alfaraby, LSI juga mensurvey tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama hampir dua periode kepemimpinannya dalam melindungi keberagaman di Indonesia. Mayoritas publik menganggap presiden SBY kurang maksimal dalam melindungi keberagaman.
"Kami juga bertanya soal seberapa tinggi penilaian publik terhadap kinerja Presiden SBY. 67,5 persen menjawab Presiden SBY belum maksimal melindungi keberagaman di Indonesia. Hanya 23,4 persen yang menjawab, Presiden SBY telah maksimal dalam melindungi keberagaman di Indonesia. Faktor itulah yang menjadi alasan, ketegasan pemerintah dinilai kurang oleh masyarakat sehingga menimbulkan konflik-konflik sosial yang ada di Indonesia," kata Adjie.
Adjie Alfaraby menambahkan dalam sejarah presiden Indonesia, publik menilai hanya mantan presiden Bung Karno dan mantan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang mampu melindungi keberagaman agama, etnis dan ideologis. Sementara Soeharto dinilai juga mampu melindungi keberagaman agama dan etnis, namun justru tidak melindungi keberagaman ideologi.
Pengamat masalah toleransi beragama Novriantoni Kahar berharap para politisi yang akan bertarung dalam pemilihan presiden 2014 mendatang mempunyai komitmen dalam menjaga dan melindungi keberagaman di Indonesia.
"Kita ingin para elit politik yang berkompetisi dalam perebutan jabatan publik termasuk kursi presiden 2014 mendatang, harus menyatakan komitmennya dalam menjaga keragaman di Indonesia," kata Novriantoni. "Kita ingin negeri ini menjadi negeri yang beragam dengan kreativitas yang tidak terkira-kira. Kita juga tentunya ingin, diskriminasi dalam bentuk apapun segera berhenti. Dan itu butuh komitmen kuat dari pemimpin agar kekerasan tidak menjadi solusi atas konflik sosial politik dan ekonomi yang berkembang di masyarakat," tambahnya.