Dalam sebuah surat terbuka kepada Presiden Swiss, 20 pembangkang Swiss mengatakan pembekuan aset dapat membantu mengurangi pelanggaran yang menjijikkan, sistematis dan besar-besaran yang telah terjadi di negara mereka selama berpuluh-puluh tahun.
Para pembangkang itu mengatakan preseden hukum untuk membekukan aset-aset Korea Utara sudah ada. Mereka mencatat langkah semacam itu pernah dilakukan di masa lampau terhadap beberapa pemimpin luar negeri, termasuk Bashar al-Assad dari Suriah, Hosni Mubarak dari Mesir, Zine El Abidine Ben Ali dari Tunisia, dan Muammar Gaddafi dari Libya.
Namun, pemerintah Swiss tidak tergerak dengan argumen ini. Meskipun bersimpati dengan isi permohonan itu, presiden Swiss mengatakan tidak dapat membekukan aset-aset Korea Utara tanpa instruksi yang jelas dari Dewan Keamanan PBB.
Ahn Myeong Chul, seorang pembangkang Korea Utara yang terkemuka, mengatakan kecewa dengan jawaban Presiden Swiss itu. Ahn, yang pernah menjabat sebagai sipir kamp penjara di Korea Utara dari tahun 1987 sampai 1994, menyaksikan langsung brutalnya perlakukan terhadap tahanan politik. Kini dia adalah direktur eksekutif NK Watch, LSM HAM Korea Utara yang berpusat di Seoul.
Dia mengatakan tidak ada yang tahu berapa banyak uang yang disimpan di bank-bank Swiss oleh Presiden Korea Utara Kim Jong Um dan para petinggi rezim itu. Tetapi, dia mengatakan berbagai sumber menduga aset-aset Korea Utara mencapai tiga sampai empat milyar dolar.
Ahn mengatakan, “Aset-aset Korea Utara di Swiss adalah uang yang mereka hasilkan lewat empat jalur. Pertama, buruh Korea Utara di luar negeri. Kedua, restoran Korea Utara di luar negeri. Ketiga, korupsi yang mereka lakukan dengan menjual narkoba dan lain-lain. Dan keempat, menjual senjata ilegal ke luar negeri. Jadi, aset-aset Korea Utara di Swiss adalah uang haram.”
Ahn bersaksi di depan Komisi Penyelidikan PBB mengenai situasi HAM Korea Utara di Jenewa tahun lalu. Dia menekankan pentingnya menyeret pemimpin Korea Utara ke Mahkamah Kejahatan Internasional. Dia mengatakan ini akan memberi isyarat yang kuat kepada rakyat di negaranya bahwa pemimpinnya adalah seorang penjahat.
Majelis Umum PBB dijadwalkan akan mengadakan pemungutan suara mengenai resolusi itu hari Selasa untuk merujuk Korea Utara ke Mahkamah Kriminal Internasional (ICC). PBB telah mengirimkan surat kepada Kim Jong Un, memperingatkannya untuk melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi yang represif di negaranya. Kalau tidak, dia akan dimintai tanggungjawab atas kejahatan di masa lampau dan masa kini.
Ahn Myeong Chul mengatakan para pemimpin Korea Utara rentan akan tekanan internasional. Karena itu, katanya penting agar Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi yang merujuk situasi HAM Korea Utara kepada ICC. Dia mengatakan membekukan aset-aset di Swis akan menjadi tekanan lain yang tidak mungkin diabaikan pemimpin negaranya.