Taliban Afghanistan, Rabu (4/10) mendesak Pakistan agar meninjau rencananya untuk mengusir imigran Afghanistan, menolak tuduhan bahwa masyarakat pengungsi itu terlibat dalam masalah keamanan yang dihadapi negara tetangganya itu.
Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid merilis pernyataan sehari setelah pemerintah Pakistan memerintahkan imigran yang tidak memiliki dokumen, termasuk lebih dari 1,7 juta orang Afghanistan, agar meninggalkan negara itu pada 1 November.
Menteri Dalam Negeri Sarfaraz Bugti mengatakan pada konferensi pers di Islamabad hari Selasa (3/10) bahwa “imigran ilegal” yang tinggal di Pakistan selewat tenggat itu akan ditangkap dan dideportasi ke negara asal masing-masing.
“Perilaku Pakistan terhadap pengungsi Afghanistan tidak dapat diterima sama sekali. Pihak Pakistan harus mempertimbangkan kembali rencananya,” kata Mujahid di X, yang dulu dikenal sebagai Twitter.
“Para pengungsi Afghanistan tidak terlibat dalam masalah keamanan Pakistan. Selama mereka meninggalkan Pakistan secara sukarela, negara itu seharusnya menolerir mereka,” tulis juru bicara Taliban itu.
Bugti membela tindakan keras Pakistan terhadap para imigran ilegal, dengan mengatakan warga negara Afghanistan melakukan 14 dari 24 serangan bom bunuh diri yang terjadi di Pakistan sepanjang tahun ini. Ia menambahkan bahwa delapan dari 11 militan yang baru-baru ini menyerang dua instalasi militer Pakistan adalah warga negara Afghanistan.
"Kami diserang dari Afghanistan, dan kami memiliki bukti yang menunjukkan bahwa warga Afghanistan terlibat dalam kekerasan ini,” kata menteri Pakistan itu.
Ia mengklarifikasi bahwa lebih dari 1,4 juta orang Afghanistan yang bermukim di Pakistan adalah mereka yang resmi ditetapkan sebagai pengungsi dan bahwa sedikitnya 850 ribu warga negara Afghanistan tidak menjadi target tindakan keras.
Islamabad mengatakan para pemimpin dan militan anggota organisasi terlarang Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) yang buron telah pindah ke Afghanistan sejak Taliban merebut kekuasaan di sana dua tahun silam, dan telah meningkatkan serangan lintas batas.
Taliban membantah membiarkan TTP atau kelompok lainnya mengancam negara-negara lain, khususnya Pakistan, sesuai dengan komitmen kontraterorisme mereka.
Serangan pemberontak yang dipimpin TTP telah menewaskan lebih dari 750 warga sipil dan aparat keamanan di Pakistan pada sembilan bulan pertama tahun 2023, suatu kenaikan 19 persen dibandingkan dengan tahun lalu.
PBB dan organisasi-organisasi HAM telah menyatakan keprihatinan terkait rencana Pakistan mengusir imigran Afghanistan, dengan mengatakan mereka yang menghadapi deportasi mencakup ratusan ribu orang yang melarikan diri dari Afghanistan setelah Taliban merebut kembali kontrol atas negara itu pada Agustus 2021, khawatir akan penganiayaan oleh otoritas de facto yang berhaluan keras.
Komunitas pengungsi itu juga menolak kembali ke Afghanistan, dengan alasan pembatasan menyeluruh oleh Taliban yang diberlakukan terhadap akses perempuan ke pendidikan dan lapangan kerja. [uh/ab]