Pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia saat ini memiliki tantangan yang beragam. Namun, ada satu strategi bersama yang bisa diterapkan untuk menjawab berbagai tantangan itu, yaitu pemanfaatan teknologi Informasi. Sayangnya, masih banyak kendala dihadapi dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
Tidak seperti sepuluh tahun lalu, masyarakat yang ingin memperoleh informasi mengenai produk hukum atau data daerah kini tidak perlu lagi datang ke kantor pemerintah. Mayoritas informasi semacam itu telah tersedia secara online.
Dalam beberapa tahun terakhir, hampir setiap Pemda di Indonesia telah membangun sistem informasi terpadu semacam ini. Lengkap atau tidaknya informasi yang tersedia, sangat bergantung kepada sejauh mana kemampuan dan kemauan Pemda bersangkutan.
Begitu pula dengan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki semangat untuk bergerak ke sistem penyediaan data online yang lebih transparan. Kendalanya, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Yogyakarta, Rony Primanto Hari adalah karena masih terbatasnya staf yang menguasai teknologi informasi.
Namun bukan berarti tidak ada yang dilakukan. Dia mengatakan, saat ini Yogyakarta, sedang mengejar ketinggalan dalam proses digitalisasi informasi ini melalui program bernama "Jogja Satu Data". Program ini bertujuan menyatukan seluruh informasi, sehingga provinsi ini hanya memiliki satu sumber data yang sah secara hukum. Data inilah yang harus dipakai oleh instansi pemerintah sendiri, maupun lembaga-lembaga di luar Pemda. Data yang menyatu akan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan informasi dan menjadi pijakan pembuatan kebijakan yang lebih sahih.
Selama ini, satuan kerja di bawah Pemda kadang memiliki data yang berbeda, karena data itu dimanfaatkan untuk kepentingan masing-masing sektor.
“Jadi, Jogja Satu Data itu nantinya akan menyatukan data-data yang dimiliki oleh masing-masing dinas di daerah, menjadi satu data yang pokok. Jangan sampai data tentang pertanian misalnya berbeda-beda, kalau orang Dinas Pekerjaan Umum (PU) itu inginya data sawah itu banyak sehingga bisa membangun irigasi yang juga banyak. Tetapi kalau Dinas Pertanian, selalu membuat data sawah itu sedikit, supaya mereka bisa membuat proyek pencetakan sawah,” jelas Rony Primanto Hari.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang juga wakil rakyat di DPRD DIY, Eko Suwanto menyadari, penyediaan data online adalah tantangan besar bagi setiap pemerintah daerah di Indonesia. Ia mengatakan, jangankan soal infrastruktur jaringan dan ketersediaan data, kemauan pemerintah untuk menerapkan prinsip transparansi saja masih butuh dorongan politik.
Eko lebih jauh mengatakan, keterbukaan informasi terkait anggaran di semua Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), harus didorong. Selama ini menurutnya, masyarakat tahu pemerintah punya suatu program, namun tidak pernah bisa memahami detil termasuk besarnya anggaran karena semua serba tidak transparan.
Eko mencontohkan Yogyakarta yang relatif kecil wilayahnya, dan memiliki kualitas sumber daya manusia lebih baik karena dukungan perguruan tinggi, namun hingga kini belum maksimal memanfaatkan teknologi informasi. Dalam catatan Ketua Komisi A DPRD DIY ini, hanya sekitar 40 persen PNS di provinsi ini yang menguasai teknologi informasi. Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kemampuan aparat lokal dengan memberikan kesempatan mengikuti pelatihan.
Untuk pemanfaatan langsung, pemerintah daerah juga masih harus membangun sistem dan melatih masyarakat. Kalangan nelayan misalnya, kata Eko, masih menggunakan cara-cara tradisional dalam mencari ikan.
Kekayaan laut di selatan wilayah Yogyakarta tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal, karena belum diterapkannya teknologi informasi di sektor ini. Nelayan tidak menyerap informasi langsung mengenai kondisi laut, angin, cuaca, sebaran ikan, dan lain sebagainya.
“Mestinya sektor ini juga punya sistem teknologi informasi yang juga terintegrasi. Sehingga nelayan kita tahu, jam berapa harus berangkat menangkap ikan, cuacanya seperti apa, kecepatan angin berapa, tinggi ombaknya berapa, dan setiap perahu nelayan seharusnya dilengkapi dengan peralatan yang mendukung teknologi informasi,” lanjut Eko Suwanto.
Your browser doesn’t support HTML5
Teknologi Informasi untuk Perbaikan Layanan Pemda
Jika dalam bidang-bidang semacam itupun Pemda belum bisa memanfatkan teknologi informasi, menurut Eko, akan lebih sulit lagi mendorong transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui pola serupa. Padahal, juga kata Eko, teknologi ini juga membuka peluang masyarakat terlibat aktif untuk menerapkan semangat pengelolaan keuangan yang tidak memberikan toleransi sedikitpun timbulnya korupsi.
Eko menambahkan, pemerintah daerah harus didorong untuk menerapkan sistem teknologi informasi secara optimal, secepat mungkin, dan meyakini bahwa transparansi dan keikutsertaan publik dalam pembangunan saat ini tidak dapat dihindari lagi. [ns/ab]