Media Rusia Novaya Gazeta, pada Senin (28/3), mengatakan bahwa pihaknya menghentikan penerbitan baik secara online maupun cetak hingga perang di Ukraina berakhir.
Keputusan ini dibuat setelah media independen yang dipimpin oleh Dmitry Muratov, pemenang hadiah Nobel tahun 2021, menerima peringatan dari regulator media Rusia, Roskomnadzor.
BACA JUGA: Rusia Ancam Media: Jangan Tulis Wawancara dengan Zelenskyy“Kami menghentikan penerbitan harian di situs web kami, jaringan media sosial, dan cetak sampai “operasi khusus di teritori Ukraina” berakhir," demikian tulis harian itu di situsnya dengan menggunakan istilah resmi Rusia untuk menyebut invasinya ke Ukraina.
Kantor berita pemerintah Rusia melaporkan bahwa regulator Rusia telah memberi Novaya Gazeta peringatan kedua karena tidak mengidentifikasi secara benar sebuah organisasi nonpemerintah yang dianggap “agen asing” oleh penguasa dalam penerbitannya.
Pengadilan memiliki wewenang untuk menutup sebuah media apabila sudah diberi dua kali peringatan dalam satu tahun, demikian menurut Agence France-Presse.
Dmitry Muratov (tengah), editor Novaya Gazeta, memimpin rapat redaksi dengan tim editorial di Moskow, Rusia, pada 9 Oktober 2015. (Foto: AP/Alexander Zemlianichenko, File)
Pengamat media melihat langkah ini sebagai pembalasan terhadap laporan yang dimuat oleh harian tersebut mengenai perang di Ukraina, serta keikutsertaan Muratov dalam sebuah wawancara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy yang berlangsung pada Minggu (27/3).
Rokomnadzor menerbitkan peringatan pada media agar tidak menggunakan wawancara antara Zelenskyy dan para jurnalis Rusia.
Dalam pesannya kepada pembaca, Muratov mengatakan, keputusan untuk menghentikan kegiatan harian itu sulit tetapi perlu dilakukan.
BACA JUGA: Pengadilan Rusia Denda Pegawai Media Pemerintah yang Protes Anti-Perang“Tidak ada pilihan lain,” kata pesan itu. “Bagi kami, dan saya tahu, juga untuk Anda, ini merupakan keputusan yang buruk dan sulit.”
Novaya Gazeta merupakan salah satu punggawa media independen terakhir di Rusia, demikian kata Komite Bagi Perlindungan Jurnalis (CPJ) yang berbasis di New York. [jm/my]