Terkait Ledakan di Pelabuhan, Hakim Perintahkan Sita Properti Anggota Parlemen Lebanon

Sejumlah warga berkumpul dalam aksi protes memperingati dua tahun sejak peristiwa ledakan di pelabuhan Beirut terjadi. Aksi protes digelar di Beirut, Lebanon, pada 4 Agustus 2022. (Reuters/Mohamed Azakir)

Seorang hakim di Lebanon, pada Rabu (10/8), memerintahkan penyitaan sementara properti dua deputi dalam kasus ledakan mematikan yang menghancurkan pelabuhan Beirut dua tahun lalu, kata sumber pengadilan.

"Hakim Najah Itani telah mengeluarkan perintah penyitaan sementara bernilai 100 miliar pound Lebanon atas properti anggota parlemen Ali Hassan Khalil dan Ghazi Zeaiter," kata sumber tersebut kepada kantor berita AFP.

BACA JUGA: Sebagian Pelabuhan Beirut yang Rusak dalam Ledakan 2020, Ambruk

Keputusan itu dikeluarkan dalam konteks tuntutan yang diajukan Asosiasi Pengacara Beirut untuk menanyai keduanya karena "menggunakan hak mereka secara sewenang-wenang dengan mengajukan tuntutan guna menghalangi penyelidikan", tambah sumber itu.

Kompensasi sebesar 100 miliar pound Lebanon, atau sekitar $66 juta dengan nilai tukar bank sentral meskipun jauh lebih sedikit dari pada nilai di pasar gelap, kini tengah diupayakan.

Mata uang Lebanon telah kehilangan sekitar 90 persen nilainya di pasar gelap.

Baik Khalil dan Zeaiter adalah mantan menteri yang dipanggil oleh hakim yang menyelidiki kasus ledakan itu untuk diinterogasi.

BACA JUGA: Muslim Syiah di Irak, Lebanon, Pakistan Peringati Asyura

Pada Kamis (4/8), Lebanon, yang dilanda krisis, menandai dua tahun sejak ledakan besar di pelabuhan Beirut itu terjadi.

Ledakan amonium nitrat yang disimpan secara sembarangan di dermaga, itu merupakan salah satu ledakan nonnuklir terbesar dalam sejarah. Ledakan itu menewaskan lebih dari 200 orang, melukai ribuan orang, dan merusak sebagian besar wilayah ibu kota. [ka/lt]