Menteri Dalam Negeri Uruguay dan dua anggota pemerintahan lainnya mengundurkan diri pada Sabtu (4/11) karena menerbitkan paspor untuk tersangka penyelundup narkoba yang jadi buron internasional.
Presiden Uruguay Lacalle Pou, Sabtu (4/11) petang, mengatakan Menteri Dalam Negeri Luis Alberto Heber, wakil menteri kabinet dan kepala penasihat presiden tidak akan lagi berada dalam pemerintahan koalisi mulai Senin (6/11).
Kepresidenan Uruguay tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai pengunduran diri Heber itu.
Uruguay sedang menyelidiki bagaimana Sebastian Marset, tersangka pengedar narkoba, dapat menerima paspor Uruguay saat ditahan di Uni Emirat Arab karena dokumen palsu pada akhir 2012. Dia akhirnya dibebaskan.
Marset dicari di Uruguay, Paraguay, Brazil dan Amerika Serikat (AS) atas tuduhan narkoba.
Presiden Uruguay Luis Lacalle Pou tiba untuk menghadiri KTT Amerika Selatan di istana Itamaraty di Brasilia, Brazil, 30 Mei 2023. (Foto: AP)
Menteri Luar Negeri Francisco Bustillo mengundurkan diri pada Rabu setelah adanya pemberitaan mengenai panggilan telepon pada November 2022. Dalam panggilan itu, ia meminta wakilnya untuk menyembunyikan bukti terkait penyelidikan paspor.
Bustillo pada Jumat membantah melakukan pelanggaran dan mengaku tidak mengetahui siapa Marset pada saat paspornya dikeluarkan.
“Itu urusan Kementerian Dalam Negeri,” katanya pada konferensi pers selama dua jam. Ia menegaskan Kementerian Luar Negeri sudah bertindak benar saat menerbitkan dokumen tersebut.
Presiden Lacalle Pou, yang kembali pada Sabtu (4/11) dari pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, mengatakan paspor tersebut seharusnya diterbitkan untuk Marset sesuai dengan hukum Uruguay.
“Apakah kita suka kalau seorang pengedar narkoba punya paspor? Tentu saja tidak,” kata Lacalle Pou pada konferensi pers dalam komentar publik pertamanya tentang skandal tersebut.
“Namun, itu adalah hukum yang berlaku saat ini.”
Dia mengatakan dia yakin bahwa para pejabat termasuk Heber, Bustillo dan wakil menteri “tidak memiliki tanggung jawab hukum” atas paspor tersebut, tetapi mereka dapat membela diri di pengadilan jika kasus tersebut dibuka. [ah/ft]