Thailand Protes AS Atas Status Perdagangan Manusia

  • Steve Herman

Pekerja migran asal Myanmar di atas kapal nelayan di provinsi Samut Sakhon, sebelah barat Bangkok, Thailand. (AP/Sakchai Lalit)

Pejabat Thailand mengatakan negara itu tidak patut ditempatkan di antara negara-negara yang dianggap tidak mematuhi standar minimum untuk melenyapkan perdagangan manusia.
Thailand meminta Amerika agar mempertimbangkan kembali keputusan menempatkan negara itu pada tingkat bawah dalam laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika mengenai perdagangan manusia, yang dirilis Jumat (20/6).

Thailand menyatakan penyesalan, kekecewaan dan ketidaksepakatan atas keputusan Departemen Luar Negeri Amerika yang menempatkannya di antara negara-negara yang tidak banyak berbuat untuk memberantas perdagangan manusia.

Para diplomat Amerika menggolongkan pendekatan pemerintah Thailand dalam mengatasi masalah itu penuh janji tapi tidak banyak memberikan hasil.

Thailand, Malaysia, Gambia dan Venezuela diturunkan tingkatnya ke peringkat tiga, kategori terendah, yang sama statusnya seperti Kuba, Iran, Korea Utara, dan Zimbabwe.

Pejabat Kementerian Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow mengatakan, negara tidak patut ditempatkan pada peringkat bawah, yang diperuntukkan bagi negara-negara yang dianggap tidak mematuhi standar minimum untuk melenyapkan perdagangan manusia.

“Saya tahu sekali bahwa Thailand berbuat lebih baik, jauh lebih baik daripada negara-negara dalam kelompok tingkat itu. Saya yakin, dan bisa membuktikannya juga. Apakah peringkat bawah itu mencerminkan kedudukan Thailand yang sesungguhnya? Apakah keputusan itu memberikan dukungan, dan dorongan bagi kita untuk terus melanjutkan apa yang sedang kita lakukan? Jadi, saya menanyakan kepada Amerika, apakah Thailand harus dimasukkan dalam kategori itu?” ujarnya.

Pejabat Kementerian Luar Negeri Thailand, Sihasak mengatakan, pemerintah yang telah diambil alih oleh militer dalam kudeta sebulan lalu, akan minta Amerika untuk mempertimbangkan kembali penilaiannya mengenai Thailand dan mengevaluasi kembali “kemajuan nyata” yang dicapai dalam setahun ini.

Sihasak mempermasalahkan alasan di balik laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika mengenai perdagangan manusia, yang menggolong-golongkan 188 negara ke dalam tiga peringkat.

“Kami rasa, tidak benar jika suatu negara menggunakan alat pengukurnya sendiri untuk menilai apa yang dilakukan negara lain atau tindakan dan usaha negara lain dalam masalah ini,” ujarnya.

Departemen Luar Negeri Amerika Jumat lalu mengemukakan “pemerintah Thailand tidak banyak melakukan usaha untuk mengatasi kejahatan perdagangan manusia ini”.

Dengan ditempatkannya Thailand pada daftar hitam peringkat 3 bisa mendorong dijatuhkannya sanksi dan membuat perusahaan-perusahaan multi nasional ragu-ragu untuk melakukan investasi di negara itu.

Penyelidikan-penyelidikan media internasional selama setahun ini menuduh perlakuan biadab bagi para buruh yang dijual kepada kapal-kapal pencari udang Thailand.