Bulan ini PBB akan melangsungkan konferensi evakuasi penting mengenai Perjanjian Nonproliferasi Nuklir, kesepakatan yang ditujukan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir. Namun evaluasi tahun ini diperkirakan akan berlangsung sengit dan kemungkinan akan menguji viabilitas perjanjian ini .
Perjanjian perlucutan dan nonproliferasi nuklir, yang mulai berlaku tahun 1970, dievaluasi oleh negara-negara penandatangannya setiap lima tahun.
Diperkirakan akan ada persoalan kali ini karena negara-negara Arab menyatakan tidak lagi bersedia menerima status quo sebagai penandatangan perjanjian itu sementara Israel, yang dianggap memiliki persenjataan nuklir, tidak ikut menandatangani.
Persoalan proliferasi yang dimunculkan Iran dan Korea Utara juga akan masuk dalam agenda evaluasi, yang akan dimulai 27 April di markas besar PBB di New York dan akan berlangsung selama sebulan. Itu berarti hanya 25 hari setelah kesepakatan sementara untuk menghentikan program nuklir Iran tercapai.
Iran adalah salah satu negara penandatangan perjanjian nonproliferasi nuklir dari lebih 180 negara anggota PBB. Namun, Korea Utara mundur dari perjanjian itu pada 2003.
VOA bertanya kepada Adam Scheinmsn, utusan khusus Presiden Amerika untuk urusan nonproliferasi nuklir, mengenai apa yang diperkirakan akan tercapai terkait Korea Utara.
"Tidak banyak," ujarnya. "Kita pastinya akan melihat Korea Utara menghindari komitmennya. Kita bisa meminta Korea Utara untuk tidak mengambil tindakan lain yang akan menciptakan situasi lebih sulit di kawasan itu seperti melangsungkan uji nuklir atau uji lanjutan misil balistik. Kami berharap tuntutan seperti itu akan didukung konferensi evaluasi."
Utusan Amerika inimengatakan Washington berharap Pyongyang akan memahami pernyataan-pernyataan seperti itu yang menegaskan pengucilan negara tersebut dari komunitas internasional.
Scheinman menegaskan Korea Urara belum meninggalkan program nuklir sebagaimana yang dijanjikan negara itu dalam pembicaraan-pembicaraan sebelumnya dan dalam sebuah pernyataan bersama tahun 2005.
"Kami ingin proses diplomatik berhasil namun Korea Utara perlu hadir di meja perundingan dengan sikap yang siap meninggalkan program-program nuklirnya sebagaimana yang dijanjikannya. Jadi ini sangat tergantung pada Korea Utara."
Utusan itu mengatakan, China akan terus memainkan peran penting dalam mengatasi persoalan nuklir Korea Utara.
"Kita telah bekerjasama dengan China selama bertahun-tahun untuk membawa Korea Utara ke kerangka kerja pembicaraan enam pihak dan itu masih berlanjut," kata Scheiman. "Kita sangat sering berdiskusi dengan Tiongkok. Diplomat kita sering berbicara dengan Diplomat Tiongkok mengenai program nuklir Korea Utara dan usaha-usaha untuk mengembalikan Korea Utara ke proses diplomatik. Dan saya bisa jamin itu akan berlanjut."
Korea Utara awalnya membuktikan kemampuan senjata nuklirnya dengan uji nuklir bawah tanah yang berhasil pada 2006. Pyongyang diyakini memiliki cukup plutonium untuk membuat sedikitnya setengah lusin bom nuklir, dan diyakini mampu membuat senjata berbahan bakar uranium.
Selain Korea Utara, negara-negara lain yang memiliki persenjataan nuklir dan bukan penandatangan perjanjian nonproliferasi nuklir adalah India, Israel, dan Pakistan.
Di Timur Tengah, keraguan mengenai ketulusan janji Iran untuk tidak membuat senjata nuklir telah menimbulkan kekhawatiran bahwa Arab Saudi akan mengembangkan program senjata nuklirnya sendiri.