Kabar meninggalnya Anita Musa (37 tahun), TKI asal Indramayu, Jawa Barat, pertama kali diunggah akun Facebook Vallene Ley Qunne. Anita dikabarkan meninggal dunia Jumat (25/1/2019) pagi karena suntik hormon untuk program bayi tabung di rumah sakit di kota Guangzhou.
Namun Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Indramayu, Juwarih, yang menelusuri kebenaran informasi ini mengatakan belum ada keterangan resmi dari otorita berwenang. Sementara akun Facebook yang mengunggah kabar itu tidak mau membuka identitasnya.
“Dia tidak mau menyebutkan nama aslinya siapa. Cuma dia mengaku bahwa dia juga sesama pekerja migran asal Indramayu yang bekerja di sana (China),” jelasnya saat dihubungi VOA.
SBMI telah mengirim tim advokasi dan bertemu dengan keluarga Anita Musa di Desa Gunungsari, Indramayu. Suami Anita, Caridi, yang juga mengaku sudah mendapatkan kabar tersebut.
BACA JUGA: 61 Ribu Hilang dalam Migrasi Global, Termasuk Para Perempuan Indonesia“Terkait meninggalnya kenapa, itu dari pihak keluarga juga masih belum ada keterangan secara resmi. Hanya tahu sekadar rumor saja. Tapi untuk keterangan resminya dari pihak pemerintah Indonesia maupun China masih belum memberikan keterangan secara resmi,” jelas Juwarih lagi.
Meski penyebab kematian belum diketahui pasti, Caridi mengatakan Anita beberapa kali mengeluh sakit di bagian perut dan sesak nafas.
Beberapa Misteri Kematian Anita
SBMI mencatat 3 kejanggalan dalam dugaan kematian Anita Musa ini. Pertama, China bukan negara penempatan pekerja migran Indonesia, sehingga patut diduga Anita berangkat secara ilegal.
Kedua, keluarga tidak menjawab siapa yang merekrut Anita untuk bekerja di China.
Ketiga, pemerintah Desa Gunungsari tempat asal Anita tidak memberi perhatian kendati banyak warga desa itu bekerja ke luar negeri tanpa prosedur yang benar.
Misteri lain adalah mengapa Anita perlu menjalani perawatan untuk memiliki bayi tabung?
Kementerian Luar Negeri belum menjawab permintaan wawancara dari VOA. Namun berdasarkan komunikasi yang dilakukan SBMI dan Kemenlu, pemerintah mengatakan belum mendapatkan informasi resmi dari pihak berwenang di China.
“Sampai hari Senin (28/1/2019), pengakuan dari Kemenlu itu KBRI di Beijing atau KJRI di Guangzhou masih belum dapat keterangan dari kepolisian setempat,” jelas Juwarih menceritakan komunikasinya dengan Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu.
Migrant Care: Pemerintah Perlu Pastikan Penyebab Kematian Korban
Migrant Care, organisasi nirlaba yang mengadvokasi hak-hak pekerja migran, mendesak pemerintah segera menginvestigasi kebenaran kasus tersebut. Kepala Penelitian Migrasi di lembaga ini, Anis Hidayah, mengatakan pemerintah perlu memastikan penyebab kematian korban. “Untuk segera melakukan investigasi mendalam terkait meninggalnya korban, apakah meninggal karena program bayi tabung atau meninggal karena sakit,” ujar Anis ketika dihubungi VOA.
BACA JUGA: Indonesia Kawal Kasus Pembunuhan TKI di SingapuraJika kejadian itu benar, Anis mendorong pemerintah menyiapkan strategi khusus untuk memulangkan Anita, mengingat ada beberapa dokumen korban yang tidak lengkap. “Melakukan pemulangan terhadap almarhumah. Karena hari ini (Senin, 28 Januari) diidentifikasi bahwa ada beberapa dokumen yang belum lengkap sehingga ini juga perlu perhatian pemerintah daerah yang merupakan asal daerah dari korban,” tambahnya.
Kekerasan terhadap TKI Turun, Tapi Jumlah Korban Meninggal Naik
Kekerasan terhadap TKI atau buruh migran Indonesia terus terjadi. Terdapat 4.860 kasus pada 2016 dan turun sedikit menjadi 4.475 kasus pada 2017. Meski total kekerasan turun, laporan kematian yang dialami TKI justru naik.
Pada 2016, terdapat 190 TKI yang meninggal dan pada 2017 naik menjadi 217 orang. Mayoritas kasus terjadi di Arab Saudi, Malaysia, dan Taiwan. Di Malaysia, ada dua kasus yang sedang menyita perhatian.
Pada akhir Desember 2018, seorang TKI asal Indramayu ditemukan tewas dibunuh di hotel di Singapura. Polisi telah menangkap kekasih TKI tersebut dan menetapkannya sebagai tersangka pembunuhan. Kasusnya kini berjalan di pengadilan Singapura dan dipantau oleh pemerintah Indonesia. [rt]