Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom membenarkan serangan yang dilakukan kelompoknya terhadap rombongan TGPF yang dibentuk pemerintah Indonesia untuk mengusut kematian seorang pendeta di Intan Jaya, Papua. Kepada VOA, Sebby mengatakan serangan itu dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap TGPF yang dibentuk Menkopolhukam, Mahfud MD.
“Ya TPNPB bertanggung jawab. Itu keputusan kami, dan dengan tuntutan bahwa TPNPB menolak tim investigasi bentukan Menkopolhukam. Kami minta tim independen yang harus investigasi yaitu PBB, Komnas HAM, dan gereja,” katanya, Jumat (9/10) sore.
BACA JUGA: Pemerintah Tak Libatkan Komnas HAM dalam Tim Pencari Fakta Intan JayaSebby Sambom melanjutkan bahwa serangan itu dilakukan oleh pasukan TPNPB-OPM di Kodap VIII Intan Jaya, di bawah komando Sabinus Waker.
“Semua kerja sama untuk lakukan perang revolusi tahapan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Penerangan Kogabwilhan III, Kol Czi IGN Suriastawa mengatakan sedikitnya dua orang luka akibat tembakan itu, yakni anggota satuan tugas aparat teritorial, Sertu Faisal Akbar dan seorang dosen Universitas Gadjah Mada, Bambang Purwoko yang merupakan salah seorang rombongan TGPF.
Sertu Faisal Akbar, anggota TNI yang terkena tembakan (foto: courtesy TGPF).
“Pada tanggal 9 September 2020, pukul 15.30 WIT, di daerah Kampung Mamba Bawah, Distrik Hitadipa telah terjadi pengadangan oleh KSB terhadap rombongan TGPF saat kembali dari Distrik Hitadipa menuju ke Sugapa,” kata Suriastawa dalam keterangan resminya.
Kemudian, dua orang yang terkena tembakan itu dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sugapa untuk mendapatkan pertolongan medis. Suriastawa menyatakan bahwa KSB telah bertindak brutal atas serangan yang dilakukan terhadap TGPF.
Dosen Universitas Gadjah Mada, Bambang Purwoko, menjalani perawatan akibat terkena tembakan (foto: courtesy).
“Mereka menghalangi kinerja tim yang dibentuk pemerintah untuk mengungkap kebenaran,” ucapnya.
Seperti diketahui, TGPF diberangkatkan ke Intan Jaya untuk mengusut kematian pendeta Yeremia Zanambani yang meninggal usai ditembak. TGPF ditugaskan selama dua pekan untuk menyelidiki dan mencari kebenaran atas sejumlah peristiwa penembakan serta kekerasan yang terjadi di Papua pada September 2020. [aa/em]