Di tengah-tengah kekhawatiran baru di kalangan sekutu-sekutu Amerika mengenai komitmen presiden Amerika terhadap mereka, Donald Trump berusaha menyampaikan kata-kata menenangkan setibanya dia di Jepang untuk mengikuti KTT pemimpin G-20.
Dalam pertemuan pertamanya di Osaka, santap malam dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Trump ditanya seorang reporter mengenai persepsi bahwa pendekatan “Amerika saja” berdampak negatif bagi beberapa sekutu lama terdekat Washington di kawasan Asia-Pasifik.
“Kami bekerjasama dengan sekutu-sekutu kami. Kami memperhatikan sekutu-sekutu kami,” tanggap Trump seraya menyatakan ia telah diwarisi defisit perdagangan yang sangat besar dengan sekutu-sekutu Amerika. “Kami bahkan membantu sekutu-sekutu kami secara militer,” lanjutnya.
Dalam jamuan tersebut, Trump “menekankan komitmennya untuk memaksimalkan kemitraan ekonomi dengan Australia melalui perdagangan dan investasi yang adil, berimbang dan saling menguntungkan,” sebut Deputi Sekretaris Pers Gedung Putih Hogan Gidley.
Tuan rumah KTT G-20, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe berharap kata-kata menenteramkan itu disampaikan secara terbuka oleh Trump sewaktu mereka bertemu pada Jumat pagi di Osaka.
Dalam beberapa hari belakangan, presiden Trump telah mempertanyakan keadilan aliansi pertahanan Amerika-Jepang.
“Jika Jepang diserang, kami akan melancarkan Perang Dunia III. Kami akan masuk dan melindungi mereka dengan jiwa kami dan dengan harta benda kami,” kata Trump dalam wawancara telepon dengan Fox Business News hari Rabu. “Kami akan berjuang habis-habisan, tetapi apabila kami diserang, Jepang tidak harus membantu kami sama sekali. Mereka dapat menyaksikannya melalui televisi Sony.”
Ini menyusul laporan Bloomberg bahwa Trump telah meminta pertimbangan kepada orang-orang kepercayaannya bahwa ia ingin mundur dari pakta pertahanan Amerika-Jepang yang tidak adil. Pakta tersebut merupakan tulang punggung aliansi dua bekas musuh pasca-Perang Dunia II itu.
Pemerintah Jepang menyambut baik jaminan Departemen Luar Negeri dan Gedung Putih yang membantah laporan tersebut, kata Kevin Maher, mantan direktur Kantor Urusan Jepang di Departemen Luar Negeri. [uh/lt]