Trump Bilang Tidak Bisa Dimakzulkan, Nadler Sebut "Omong Kosong Berbahaya"

Jerrold Nadler berbicara kepada para wartawan setelah pemungutan suara Komite Kehakiman terkait pemakzulan Presiden Donald Trump di Capitol Hill, Washington, 13 Desember 2019.

Manajer pemakzulan DPR, Jerrold Nadler mengatakan argumen Presiden AS Donald Trump bahwa ia tidak bisa dimakzulkan karena menyalahgunakan kekuasaan adalah "omong kosong yang berbahaya."

Nadler, ketua Komite Kehakiman DPR, memulai hari kedua argumen Partai Demokrat pada sidang pemakzulan Trump di Senat Kamis, di mana 100 Senator akan memutuskan bersalah atau tidaknya presiden.

"Seorang presiden yang menganggap kekuasaannya tidak terbatas jelas mengancam republik ini," kata Nadler. Nadler merujuk pada tuduhan kepada Trump bahwa Trump "menyalahgunakan kekuasaan, berkhianat terhadap negara, dan korupsi dalam pemilihan umum menjadi satu skema yang tak termaafkan." Semua hal itu, menurut Nadler, memenuhi standar Konstitusi bagi kejahatan tingkat tinggi dan pelanggaran ringan serta pemecatan dari jabatan.

"Itu salah, ilegal," kata Nadler, sambil menambahkan bahwa 44 presiden A.S. pendahulu Trump "benar-benar akan sangat terkejut." Nadler berpendapat penyalahgunaan Trump akan "membuat Presiden Nixon merasa malu", presiden era 1970-an yang dilanda skandal dan mengundurkan diri sebelum ia bisa dimakzulkan.

"Presiden Trump dalam kata dan perbuatannya menjelaskan ia akan tetap berperilaku demikian. Ia terus menjadi ancaman bagi bangsa kita, integritas pemilu kita, terhadap tatanan demokrasi kita. Ia tidak boleh berkuasa lebih lama lagi," Kata Nadler.

Trump dituduh menekan Ukraina untuk membuka penyelidikan korupsi terhadap mantan Wakil Presiden Joe Biden - penantang utamanya dari Partai Demokrat dalam upaya pemilihan ulang Trump. Ia juga diduga menahan bantuan militer ke Ukraina kecuali Presiden Volodymyr Zelenskiy secara terbuka mengumumkan penyelidikan terhadap Biden, pekerjaan putranya Hunter di sebuah perusahaan gas Ukraina, dan mengajukan teori yang sudah dibantah bahwa Ukraina, bukannya Rusia, yang ikut campur dalam pemilihan AS 2016. [my/ft]