Pihak berwenang Turki melakukan upaya untuk memblokir YouTube hari Kamis menyusul tindakan serupa untuk Twitter, kata kantor berita negara tersebut.
ISTANBUL —
Kantor berita Anadolu mengatakan pihak berwenang telekomunikasi nasional telah memerintahkan penutupan, tapi YouTube masih bisa diakses. Pemblokiran terhadap YouTube kemungkinan besar akan memicu kemarahan lebih besar di Turki, di mana media sosial banyak digunakan.
Sekutu utama, termasuk AS dan Uni Eropa, mengkritik kebijakan memblokir Twitter sebagai pengekangan kebebasan berbicara dan kemunduran dalam demokrasi Turki. Pelarangan tersebut keluar tidak lama setelah Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan mengancam menutup Twitter yang telah menjadi media yang menyediakan tautan tentang rekaman-rekaman yang menuduh pemerintah korupsi. Turki mengadakan pemilihan local yang penting pada hari Minggu, yang dianggap sebagai referendum atas kekuasaan Erdogan.
Situs otoritas telekomunikasi memberikan informasi berikut tentang YouTube.com: “Setelah analisa teknis dan pertimbangan hukum, tindakan administratif telah diambil untuk website ini.”
Pelarangan tersebut muncul setelah dugaan tentang rekaman audio rapat antara Menteri Luar Negeri Turki, kepala badan intelijen dan pejabat top militer dan Kementrian Luar Negeri dibocorkan di YouTube. Keempat orang tersebut diduga sedang mendiskusikan intervensi di Suriah, isu politik yang sensitif di Turki. Walaupun konteks percakapan mereka tidak jelas.
Seorang pejabat pemerintah mengatakan akses ke situs YouTube ditutup karena kekhawatiran tentang keamanan nasional dan karena mendesaknya situasi tersebut. Para pejabat mengatakan tindakan tersebut diambil untuk melindungi agar tidak ada lagi rekaman lainnya yang mungkin mengancam keamanan nasional, yang diunggah ke situs tersebut. Pejabat tersebut tidak mau diungkap identitasnya karena peraturan pemerintah melarang pegawai negeri berbicara pada wartawan tanpa ijin.
Erdogan mencemooh kebocoran rekaman audio tersebut dalam kampanyenya dan mengatakan bahwa hal tersebut tidak bermoral, murahan, memalukan dan hina.
Menteri Luar Negeri Ahmet Davutoglu menyebut kebocoran tersebut sebagai tindakan mata-mata dan deklarasi perang terbuka terhadap republic Turki.
Kantor kementrian luar negeri mengeluarkan pernyataan yang mengatakan menguping rapat rahasia adalah serangan terhadap keamanan Turki dan kejahatan besar. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa mereka yang bertanggungjawab untuk tindakan tersebut akan dihukum berat.
Dalam sebuah pernyataan email Google Inc., yang memiliki YouTube, juru bicara Abbi Tatton mengatakan perusahaan tersebut melihat laporan bahwa beberapa pengguna di Turki tidak bisa mengakses YouTube.
“Tidak ada masalah teknis dan kami sedang mempelajari situasi tersebut,” katanya.
Tak lama setelah pengumuman hari Kamis, Wakil Presiden Komisi Eropa Neelie Kroes dalam sebuah tweet mengatakan pelarangan YouTube adalah langkah putus asa dan menyedihkan di Turki.
“Saya mendukung para pendukung kebebasan dan demokrasi yang sebenarnya,” katanya. “Kami di Eropa mendukung Internet yang terbuka untuk umum dan bisa digunakan untuk kebebasan berekspresi.”
Upaya pelarangan Twitter muncul setelah tautan terhadap rekaman-rekaman sadapan mengatakan korupsi tersebar di situs microblogging, mempermalukan pemerintah Erdogan sebelum pemilihan umum pada hari Minggu.
Erdogan telah mengkonfirmasi bahwa ia telah memerintahkan pelarangan Twitter, menuduh perusahaan tersebut hukum di Turki. Walaupun dilarang, banyak warga Turki yang menemukan cara untuk mengakses Twitter.
Erdogan menyalahkan gerakan yang dipimpin oleh kyai Islam moderat Fethullah Gulen yang berbasis di AS, mantan sekutu politik Erdogan. Masih pada hari Kamis, sebuah stasiun televisi yang terkait dengan Gulen mengatakan bahwa pihak berwenang Turki telah menarik ijin siaran nasional stasiun tersebut.
Sekutu utama, termasuk AS dan Uni Eropa, mengkritik kebijakan memblokir Twitter sebagai pengekangan kebebasan berbicara dan kemunduran dalam demokrasi Turki. Pelarangan tersebut keluar tidak lama setelah Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan mengancam menutup Twitter yang telah menjadi media yang menyediakan tautan tentang rekaman-rekaman yang menuduh pemerintah korupsi. Turki mengadakan pemilihan local yang penting pada hari Minggu, yang dianggap sebagai referendum atas kekuasaan Erdogan.
Situs otoritas telekomunikasi memberikan informasi berikut tentang YouTube.com: “Setelah analisa teknis dan pertimbangan hukum, tindakan administratif telah diambil untuk website ini.”
Pelarangan tersebut muncul setelah dugaan tentang rekaman audio rapat antara Menteri Luar Negeri Turki, kepala badan intelijen dan pejabat top militer dan Kementrian Luar Negeri dibocorkan di YouTube. Keempat orang tersebut diduga sedang mendiskusikan intervensi di Suriah, isu politik yang sensitif di Turki. Walaupun konteks percakapan mereka tidak jelas.
Seorang pejabat pemerintah mengatakan akses ke situs YouTube ditutup karena kekhawatiran tentang keamanan nasional dan karena mendesaknya situasi tersebut. Para pejabat mengatakan tindakan tersebut diambil untuk melindungi agar tidak ada lagi rekaman lainnya yang mungkin mengancam keamanan nasional, yang diunggah ke situs tersebut. Pejabat tersebut tidak mau diungkap identitasnya karena peraturan pemerintah melarang pegawai negeri berbicara pada wartawan tanpa ijin.
Erdogan mencemooh kebocoran rekaman audio tersebut dalam kampanyenya dan mengatakan bahwa hal tersebut tidak bermoral, murahan, memalukan dan hina.
Menteri Luar Negeri Ahmet Davutoglu menyebut kebocoran tersebut sebagai tindakan mata-mata dan deklarasi perang terbuka terhadap republic Turki.
Kantor kementrian luar negeri mengeluarkan pernyataan yang mengatakan menguping rapat rahasia adalah serangan terhadap keamanan Turki dan kejahatan besar. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa mereka yang bertanggungjawab untuk tindakan tersebut akan dihukum berat.
Dalam sebuah pernyataan email Google Inc., yang memiliki YouTube, juru bicara Abbi Tatton mengatakan perusahaan tersebut melihat laporan bahwa beberapa pengguna di Turki tidak bisa mengakses YouTube.
“Tidak ada masalah teknis dan kami sedang mempelajari situasi tersebut,” katanya.
Tak lama setelah pengumuman hari Kamis, Wakil Presiden Komisi Eropa Neelie Kroes dalam sebuah tweet mengatakan pelarangan YouTube adalah langkah putus asa dan menyedihkan di Turki.
“Saya mendukung para pendukung kebebasan dan demokrasi yang sebenarnya,” katanya. “Kami di Eropa mendukung Internet yang terbuka untuk umum dan bisa digunakan untuk kebebasan berekspresi.”
Upaya pelarangan Twitter muncul setelah tautan terhadap rekaman-rekaman sadapan mengatakan korupsi tersebar di situs microblogging, mempermalukan pemerintah Erdogan sebelum pemilihan umum pada hari Minggu.
Erdogan telah mengkonfirmasi bahwa ia telah memerintahkan pelarangan Twitter, menuduh perusahaan tersebut hukum di Turki. Walaupun dilarang, banyak warga Turki yang menemukan cara untuk mengakses Twitter.
Erdogan menyalahkan gerakan yang dipimpin oleh kyai Islam moderat Fethullah Gulen yang berbasis di AS, mantan sekutu politik Erdogan. Masih pada hari Kamis, sebuah stasiun televisi yang terkait dengan Gulen mengatakan bahwa pihak berwenang Turki telah menarik ijin siaran nasional stasiun tersebut.