Upaya pemerintah menutup layanan itu menjadi bumerang, karena banyak pengguna mencari cara untuk terus mengirim pesan melalui jaringan tersebut dan mengejek pemerintah.
Pemerintah Turki Sabtu (22/3) menuduh Twitter memungkinkan pembunuhan karakter secara sistematis, sehari setelah pengguna media sosial dengan mudah menghindari upaya pemerintah memblokir akses ke jaringan tersebut.
Tindakan tegas dilakukan setelah tautan ke rekaman penyadapan, yang diduga mengindikasikan korupsi, diunggah ke Twitter, sehingga mempermalukan pemerintah Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan menjelang pemilihan umum lokal pada 30 Maret.
Upaya pemerintah menutup layanan itu menjadi bumerang Jumat, karena banyak pengguna mencari cara untuk terus mengirim pesan melalui jaringan tersebut dan mengejek pemerintah, menilai upaya penyensoran itu sia-sia.
Presiden Abdullah Gul bahkan berkelit dari larangan itu, dengan mengirim tweet dan menyatakan bahwa menutup jaringan media sosial tersebut tidak bisa “disetujui.'' Langkah Turki memblokir Twitter memicu gelombang kecaman internasional.
Kantor berita resmi Turki, Anadolu, mengatakan Twitter mulai Sabtu menutup akun-akun yang dikeluhkan pemerintah, tetapi laporan itu tidak bisa segera dikukuhkan.
Pada Sabtu, koran Hurriyet dan pengguna Twitter mengatakan tindakan keras itu diperluas ke Domain Name System milik Google, yang memungkinkan banyak pengguna Twitter di Turki sarana alternatif untuk masuk. Menteri komunikasi, Lutfi Elvan, tidak bersedia mengukuhkan, dan mengatakan ia tidak diberitahu tentang langkah itu. Sistem Google bisa diakses lagi Sabtu sore.
Tindakan tegas dilakukan setelah tautan ke rekaman penyadapan, yang diduga mengindikasikan korupsi, diunggah ke Twitter, sehingga mempermalukan pemerintah Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan menjelang pemilihan umum lokal pada 30 Maret.
Upaya pemerintah menutup layanan itu menjadi bumerang Jumat, karena banyak pengguna mencari cara untuk terus mengirim pesan melalui jaringan tersebut dan mengejek pemerintah, menilai upaya penyensoran itu sia-sia.
Presiden Abdullah Gul bahkan berkelit dari larangan itu, dengan mengirim tweet dan menyatakan bahwa menutup jaringan media sosial tersebut tidak bisa “disetujui.'' Langkah Turki memblokir Twitter memicu gelombang kecaman internasional.
Kantor berita resmi Turki, Anadolu, mengatakan Twitter mulai Sabtu menutup akun-akun yang dikeluhkan pemerintah, tetapi laporan itu tidak bisa segera dikukuhkan.
Pada Sabtu, koran Hurriyet dan pengguna Twitter mengatakan tindakan keras itu diperluas ke Domain Name System milik Google, yang memungkinkan banyak pengguna Twitter di Turki sarana alternatif untuk masuk. Menteri komunikasi, Lutfi Elvan, tidak bersedia mengukuhkan, dan mengatakan ia tidak diberitahu tentang langkah itu. Sistem Google bisa diakses lagi Sabtu sore.