Uni Eropa Tunda Sanksi terkait Konflik di Ukraina Timur

Presiden AS Barack Obama dan Kanselir Jerman Angela Merkel membahas krisis di Ukraina timur dalam pertemuan di Gedung Putih, Senin (9/2).

Uni Eropa menunda penerapan sanksi-sanksi terhadap sejumlah individu dan organisasi terkait dengan konflik di Ukraina timur.

Uni Eropa hari Senin (9/2), memutuskan untuk menunda penerapan sanksi-sanksi terhadap sejumlah individu dan organisasi yang terkait dengan kelompok separatis Ukraina dan Rusia sementara menunggu hasil KTT empat negara mengenai konflik Ukraina. Sementara itu, Kanselir Jerman Angela Merkel tiba di Washington untuk membahas krisis tersebut dengan Presiden Barack Obama.

Menlu Perancis Laruent Fabius sebelumnya mengatakan kepada wartawan di Brussels bahwa Uni Eropa telah menyepakati sanksi-sanksi tersebut yang mencakup pembekuan aset dan larangan perjalanan bagi 19 individu, termasuk lima warga Rusia, dan juga menarget sembilan organisasi, namun bahwa keputusan untuk menerapkannya tergantung pada situasi di lapangan.

Ia mengatakan, blok 28 negara itu akan mengevaluasi situasi dalam sepekan, termasuk hasil KTT empat negara yang dijadwalkan berlangsung Rabu di Minsk, Belarus.

Hari Minggu, Merkel turut dalam pembicaraan telepon 4-pihak dengan para pemimpin Ukraina, Rusia, dan Perancis mengenai gagasan Perancis-Jerman yang bertujuan untuk mengakhiri peningkatan pemberontakan pro-Rusia di Ukraina timur. Ia dan Presiden Ukraina Petro Poroshenko, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Perancis Francois Hollande sepakat untuk membahasnya lebih lanjut di Minsk, melalui pertemuan tatap muka.

Seorang pejabat tinggi Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan, gagasan Perancis-Jerman itu didasarkan pada gencatan senjata yang gagal bulan September yang ditanda-tangani di Minks, tetapi dengan rincian yang lebih banyak mengenai penentuan waktu.

Pertempuran di Ukraina telah menelan lebih dari 5.600 korban jiwa sejak pemberontak melancarkan perlawanan mereka 10 bulan lalu. Hari Minggu, Poroshenko menyuarakan optimisme bahwa “gencatan senjata segera dan tidak bersyarat” akan dicapai.