Badan Pendidikan, Keilmuan dan Budaya PBB atau UNESCO memulai pemilihan direktur jenderal yang baru, di tengah kesulitan dana akibat perselisihan diplomatik yang mendorong negara-negara anggota utama mengurangi pendanaan untuk lembaga ini.
Pemungutan suara oleh 58 anggota Dewan Eksekutif UNESCO akan dimulai Senin (9/10) dan berlanjut sepanjang minggu ini, hingga salah satu kandidat memenangkan suara mayoritas, kantor berita Associated Press melaporkan. Kandidat terpilih akan diajukan ke Sidang Umum UNESCO bulan depan untuk persetujuan akhir.
Kandidat utama termasuk Qian Tang dari China, mantan Menteri Mesir Moushira Khattab dan mantan Menteri Kebudayan Qatar, Hamad bin Abdulaziz Al-Kawari. Salah satu kandidat itu akan terpilih menggantikan Irina Bokova sebagai pemimpin UNESCO.
Prioritas utama direktur jenderal yang baru adalah menggalang pendanaan untuk UNESCO yang dikenal dengan World Heritage, sebuah progam perlindungan situs-situs kebudayaan dan tradisi di seluruh dunia, Associated Press melaporkan. Salah satu prestasi UNESCO adalah penetapan situs-situs sebagai warisan dunia seperti Kepulauan Galapagos dan makam bersejarah Timbuktu -- dibangun kembali oleh UNESCO setelah militan Islam menghancurkan mereka, seperti dikutip dari kantor berita Reuters.
Amerika Serikat, yang pernah menjadi penyumbang dana terbesar untuk UNESCO, dan Israel menghentikan pendanaan untuk lembaga tersebut, setelah negara-negara anggota menyetujui keanggotan Palestina pada 2011, Associated Press melaporkan. Kondisi ini memaksa UNESCO untuk memotong program dan membekukan perekrutan, menurut laporan Reuters.
Jepang, penyumbang dana UNESCO terbesar kedua, menunda pembayaraan iuran keanggotaannya tahun lalu, dengan alasan ingin UNESCO menerapkan rasa percaya di antara negara-negara anggotanya, menurut laporan Associated Press.
Keputusan Jepang ini dinilai sebagai respon terhadap keputusan UNESCO untuk mendaftarkan dokumen-dokumen Pemerkosaan Nanking China sebagai kenangan dunia. Jepang mempermasalahkan pandangan sejarah China terhadap peristiwa pembantaian masal pada 1937. Bila kandidat dari China terpilih sebagai direktur jenderal yang baru, hal ini bisa semakin mengancam kelanjutan kontribusi keuangan dari Jepang.
"Ini adalah organisasi yang telah menyimpang jauh dari mandatnya, kemudian menjadi dewan yang menyuarakan perseteruan yang terjadi di tempat lain dan itu diterjemahkan menjadi pembajakan politik dan keuangan," kata mantan duta besar UNESCO Eropa, seperti dikutip oleh Reuters.
Azerbaijan, China, Mesir, Prancis, Lebanon, Qatar dan Vietnam telah mengajukan kandidat, Reuters melaporkan, namun tidak ada calon kuat.
Badan PBB yang bermarkas di Paris, Perancis itu juga mendorong pendidikan global dan mendukung kebebasan pers. [fw/aa]