Afrika

Uni Eropa Tak Ingin Presiden Sudan Selatan Ada dalam Pemerintahan Transisi

Para pemimpin negara-negara Afrika dan anggota delegasi KTT Perdamaian dan Keamanan Uni Africa di Nairobi, Kenya, 2 September 2014 (Foto: dok).

Sebuah laporan dokumen Uni Afrika yang bocor, berisi permintaan agar presiden Sudan Selatan dan saingan utamanya tidak dimasukkan dalam pemerintahan transisi dan negara yang dikoyak perang itu ditempatkan di bawah kontrol Uni Afrika.

Kantor berita Reuters memuat sebuah laporan, Jumat (7/3) sebagai putaran lain pembicaraan untuk mengakhiri konflik 15 bulan Sudan Selatan di Addis Ababa tanpa perundingan damai.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Marie Harf mengatakan, para pemimpin Sudan Selatan "gagal lagi".

Harf mengatakan, konflik di Sudan Selatan telah mengakibatkan sebuah "tragedi bagi rakyatnya" dan "suatu malapetaka kemanusiaan”. Ia mengatakan, Amerika “sangat” mengutuk “kurangnya kepemimpinan politik guna mengatasi konflik buatan manusia itu” dan menunggu rencana Dewan Keamanan PBB meninjau situasinya.

Menurut kantor berita Reuters, laporan Uni Afrika itu mengatakan,Presiden Salva Kiir dan mantan wakil presiden, pemimpin pemberontak yang digulingkan, Riek Machar seharusnya tidak dimasukkan dari perannya dalam badan “eksekutif transisi”, bersama dengan semua menteri yang berkuasa, sebelum Kabinet dibubarkan dan Machar dicopot dari jabatannya, Juli 2013.