Universitas-universitas Afghanistan siap menerima kembali kehadiran mahasiswi. Namun, hanya jika pemimpin Taliban yang berkuasa memutuskan kapan hal itu mungkin terjadi, dan jika itu benar-benar terjadi, kata seorang pejabat pendidikan, Sabtu (12/8).
Taliban melarang perempuan untuk mengikuti perkuliahan sejak Desember 2022 sehingga memicu kemarahan dunia. Di bawah kekuasaan Taliban yang berkuasa pada Agustus 2021, anak perempuan dilarang bersekolah setelah mereka lulus kelas enam, Afghanistan adalah satu-satunya negara di dunia yang melarang pendidikan bagi kaum perempuan.
Menteri Pendidikan Tinggi Afghanistan Nida Mohammed Nadim mengatakan pada saat itu larangan untuk kuliah bagi perempuan diperlukan untuk mencegah pencampuran gender dan karena dia yakin beberapa mata kuliah yang diajarkan melanggar prinsip-prinsip Islam.
Dia mengatakan larangan itu dikeluarkan dari Kota Kandahar di sebelah selatan, oleh pemimpin Taliban Hibatullah Akhundzada, dan berlaku sampai pemberitahuan lebih lanjut.
Perempuan Afghanistan menggambar di atas kertas di sebuah studio seni di Mazar-i-Sharif, Afghanistan, 6 Agustus 2023. (Foto: REUTERS/Ali Khara)
Seorang penasihat di Kementerian Pendidikan Tinggi, Molvi Abdul Jabbar, mengatakan universitas siap untuk menerima kembali mahasiswi setelah Akhundzada memberikan perintah agar larangan tersebut dicabut. Namun, dia tidak dapat mengatakan kapan atau apakah itu akan terjadi.
Akhundzada “memerintahkan agar universitas ditutup, jadi ditutup,” katanya kepada The Associated Press. “Ketika dia mengatakan mereka buka, mereka akan buka pada hari yang sama. Semua pemimpin kami mendukung (memulai kembali pendidikan anak perempuan), bahkan menteri kami mendukungnya.”
Jabbar mengatakan dia terakhir bertemu Akhundzada sekitar tujuh atau delapan tahun lalu. Mereka berjuang bersama melawan Rusia selama 10 tahun perang Soviet di Afghanistan dan menjadi bagian dari Taliban selama 27 tahun.
“Hanya karena ketaatan kami (kepada Akhundzada) kami mengikuti perintahnya,” katanya.
BACA JUGA: Pakar PBB: Perlakuan Taliban terhadap Perempuan Bisa Dikategorikan 'Apartheid Gender'Komentarnya adalah tanda lain dari perbedaan pendapat di dalam Taliban tentang proses pengambilan keputusan dan fatwa Akhundzada. Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid menepis dugaan perpecahan di tubuh mereka. Mereka juga menunjukkan otoritas yang dimiliki Akhundzada atas Taliban.
Menteri Nadim menyebut larangan tersebut sebagai tindakan sementara sambil mencari solusi atas masalah seputar pemisahan gender, materi kuliah, dan gaya berpakaian. Dia mengatakan universitas akan dibuka kembali untuk perempuan setelah hal-hal tersebut diselesaikan.
Taliban membuat janji serupa tentang akses sekolah menengah untuk anak perempuan, mengatakan kelas akan dilanjutkan untuk mereka setelah "masalah teknis" seputar seragam dan transportasi diselesaikan. Namun, anak perempuan masih dilarang masuk ruang kelas hingga kini.
BACA JUGA: Taliban: Pedoman bagi Perempuan Bisa Bekerja 'Hampir Tuntas'Jabbar menyebut sektor pendidikan masih seperti dulu.
“Semua sudah siap jauh-jauh hari, baik itu studi sekolah atau universitas. Mungkin waktunya (mulai) berbeda, anak laki-laki pagi dan sore hari akan ada anak perempuan. Atau akan ada anak perempuan di pagi hari dan anak laki-laki di sore hari.”
Komentarnya muncul beberapa hari menjelang ulang tahun kedua kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan. [ah/ft]