Presiden Brazil sebelumnya, Jair Bolsonaro, mencoba mengubah negaranya yang dikenal memiliki sedikit senjata menjadi negara di mana kepemilikan senjata api dan kurangnya regulasi berarti kebebasan pribadi.
Bolsonaro yang beraliran sayap kanan menggemakan aspek yang diusung kubu konservatif di Amerika Serikat, dan ia adalah kandidat presiden Brazil pertama yang berkampanye dengan platform pro-senjata.
Sekarang, penerusnya yang beraliran sayap kiri, Luiz Inácio Lula da Silva, membatalkan kebijakan pro-senjata Bolsonaro.
Kebijakannya diawali dengan meminta pemilik senjata untuk mendaftarkan senjata mereka ke Polisi Federal, dan ia sudah menyaksikan beberapa kesuksesan upayanya.
BACA JUGA: Mantan Presiden Brazil Bersaksi dalam Penyelidikan Kasus Serangan ke Ibu KotaDi markas Polisi Federal Rio, petugas telah mendaftarkan pemilik senjata sebanyak 50 orang per hari. Para warga awalnya tampak berhati-hati namun kemudian akhirnya mematuhi aturan tersebut.
Dalam kampanye pengendalian senjata terbaru di Brazil pada 2023, para warga Brazil diminta untuk menyerahkan senjata yang mereka miliki dan menerima pembayaran simbolis dari negara. Upaya tersebut terbukti mampu mendorong besarnya partisipasi warga.
Instituto Sou da Paz, lembaga nonprofit yang memantau sektor keamanan publik, mengestimasikan bahwa jumlah kepemilikan senjata oleh warga sipil hampir naik tiga kali lipat — menjadi 2,2 juta di negara dengan populasi mencapai 214 juta orang — di bawah pemerintahan Bolsonaro. Jumlah tersebut masih jauh dari jumlah kepemilikan senjata di AS, dan Brazil tidak memiliki aturan konstitusional yang mengatur kepemilikan senjata. [my/rs]