Para uskup di AS terus menentang aturan pemerintah mengenai kewajiban pemberian asuransi kesehatan yang mencakup alat kontrasepsi.
BALTIMORE —
Uskup Amerika ternama mengatakan pada Selasa (13/11) mengatakan bahwa gereja Katolik Roma tidak akan mematuhi aturan pemerintahan Obama yang mewajibkan semua pemberi kerja untuk menyediakan asuransi kesehatan yang meliputi alat kontrasepsi.
Kardinal New York Timothy Dolan, presiden Konferensi Uskup Katolik AS, mengatakan para pemimpin gereja terbuka untuk bekerja sama mencari resolusi dengan pemerintah federal, namun akan terus menantang mandat tersebut di badan legislatif dan pengadilan.
"Kami tidak akan menyerah. Kami tidak melanggar hati nurani kami,” ujar Dolan pada wartawan di pertemuan nasional para uskup.
“Pintu tidak tertutup, kecuali pintu untuk menyerah.”
Para uskup telah melawan peraturan tersebut sejak diumumkan oleh Presiden Barack Obama awal tahun ini. Rumah ibadah memang dikecualikan dari peraturan tersebut, namun rumah sakit, lembaga amal dan universitas yang berafiliasi dengannya tetap harus mematuhi peraturan.
Obama berjanji mengubah kewajiban tersebut sehingga perusahaan asuransi, bukannya tempat bekerja yang berafiliasi dengan lembaga agama, yang membayar jaminan asuransi tersebut. Tapi detilnya sampai sekarang belum diputuskan. Tidak hanya uskup, rumah sakit Katolik dan beberapa pemimpin agama lainnya yang secara umum mendukung jaminan kesehatan Obama mengatakan bahwa kompromi yang diusulkan sejauh ini sepertinya tidak berhasil.
Puluhan keuskupan dan lembaga amal Katolik telah menuntut mandat tersebut, termasuk universitas, diantaranya Universitas Notre Dame. Para uskup telah membuat isu itu pusat dari kampanye nasional untuk mempertahankan kebebasan beragama, yang mereka anggap sedang diserang dari berbagai arah oleh budaya yang semakin sekuler. Departemen Kesehatan dan Layanan Manusia mengadopsi peraturan tersebut sebagai layanan preventif untuk melindungi kesehatan perempuan dengan mengijinkan pengaturan kehamilan.
Tidak jelas apakah para uskup memiliki pengaruh di pemerintahan.
Banyak uskup berbicara keras melawan Obama pada hari pemilihan minggu lalu.
Mereka mengatakan mereka memprotes kebijakan, bukan kandidat. Obama sendiri memenangkan suara dari kelompok Katolik sebanyak 50 persen, namun umat Katolik sendiri terpecah tergantung etnisitas. Sebanyak 59 persen warga kulit putih beragama Katolik mendukung Romney, sementara 75 persen masyarakat Latino beragama Katolik memberi suara pada Obama.
Pastor Thomas Reese, anggota senior Pusat Teologi Woodstock di Universitas Georgetown, mengatakan bahwa pemerintah harusnya berkompromi. Meski umat Katolik yang cenderung liberal tidak setuju dengan para uskup terkait pernikahan sesama jenis dan isu-isu lain, namun mereka akan melawan apapun yang mengancam kerja layanan sosial gereja terhadap orang miskin, pengungsi perang dan orang-orang tak beruntung lainnya.
“Ini sebuah situasi dimana menjadi pemenang yang pemurah bukan hanya sesuatu yang pantas dilakukan, namun juga masuk akal secara politik,” ujar Reese.
Dolan, Uskup Agung New York, tidak menjawab apakah para uskup tidak akan mematuhi mandat jika tuntutan hukumnya gagal atau para pemimpin gereja tidak kunjung sepakat dengan Departemen Kesehatan.
“Kiamat belum datang,” ujarnya. (AP/Rachel Zoll)
Kardinal New York Timothy Dolan, presiden Konferensi Uskup Katolik AS, mengatakan para pemimpin gereja terbuka untuk bekerja sama mencari resolusi dengan pemerintah federal, namun akan terus menantang mandat tersebut di badan legislatif dan pengadilan.
"Kami tidak akan menyerah. Kami tidak melanggar hati nurani kami,” ujar Dolan pada wartawan di pertemuan nasional para uskup.
“Pintu tidak tertutup, kecuali pintu untuk menyerah.”
Para uskup telah melawan peraturan tersebut sejak diumumkan oleh Presiden Barack Obama awal tahun ini. Rumah ibadah memang dikecualikan dari peraturan tersebut, namun rumah sakit, lembaga amal dan universitas yang berafiliasi dengannya tetap harus mematuhi peraturan.
Obama berjanji mengubah kewajiban tersebut sehingga perusahaan asuransi, bukannya tempat bekerja yang berafiliasi dengan lembaga agama, yang membayar jaminan asuransi tersebut. Tapi detilnya sampai sekarang belum diputuskan. Tidak hanya uskup, rumah sakit Katolik dan beberapa pemimpin agama lainnya yang secara umum mendukung jaminan kesehatan Obama mengatakan bahwa kompromi yang diusulkan sejauh ini sepertinya tidak berhasil.
Puluhan keuskupan dan lembaga amal Katolik telah menuntut mandat tersebut, termasuk universitas, diantaranya Universitas Notre Dame. Para uskup telah membuat isu itu pusat dari kampanye nasional untuk mempertahankan kebebasan beragama, yang mereka anggap sedang diserang dari berbagai arah oleh budaya yang semakin sekuler. Departemen Kesehatan dan Layanan Manusia mengadopsi peraturan tersebut sebagai layanan preventif untuk melindungi kesehatan perempuan dengan mengijinkan pengaturan kehamilan.
Tidak jelas apakah para uskup memiliki pengaruh di pemerintahan.
Banyak uskup berbicara keras melawan Obama pada hari pemilihan minggu lalu.
Mereka mengatakan mereka memprotes kebijakan, bukan kandidat. Obama sendiri memenangkan suara dari kelompok Katolik sebanyak 50 persen, namun umat Katolik sendiri terpecah tergantung etnisitas. Sebanyak 59 persen warga kulit putih beragama Katolik mendukung Romney, sementara 75 persen masyarakat Latino beragama Katolik memberi suara pada Obama.
Pastor Thomas Reese, anggota senior Pusat Teologi Woodstock di Universitas Georgetown, mengatakan bahwa pemerintah harusnya berkompromi. Meski umat Katolik yang cenderung liberal tidak setuju dengan para uskup terkait pernikahan sesama jenis dan isu-isu lain, namun mereka akan melawan apapun yang mengancam kerja layanan sosial gereja terhadap orang miskin, pengungsi perang dan orang-orang tak beruntung lainnya.
“Ini sebuah situasi dimana menjadi pemenang yang pemurah bukan hanya sesuatu yang pantas dilakukan, namun juga masuk akal secara politik,” ujar Reese.
Dolan, Uskup Agung New York, tidak menjawab apakah para uskup tidak akan mematuhi mandat jika tuntutan hukumnya gagal atau para pemimpin gereja tidak kunjung sepakat dengan Departemen Kesehatan.
“Kiamat belum datang,” ujarnya. (AP/Rachel Zoll)