Utusan tertinggi PBB untuk Mali meminta kepada Dewan Keamanan hari Selasa (23/6) agar memberi negara itu “keuntungan perdamaian” setelah persetujuan perdamaian pekan lalu dengan pemberontak Tuareg.
Mongi Hamdi meminta kepada Dewan agar dengan cepat menyetujui dana untuk air, listrik dan sekolah-sekolah bagi warga Mali.
Hamdi mengatakan penegakan kembali pelayanan sosial dasar sangat penting karena ribuan pengungsi sudah mulai pulang.
Ia mengatakan pembangunan kembali di Mali akan lebih sulit daripada penghancuran, dengan mengatakan pelanggaran gencatan senjata di utara mengingatkan kerumitan dan tidak dapatnya diramalkan keadaan keamanan.
Hamdi mengatakan besarnya, lingkungan geografis, iklimnya yang panas dan sangat buruknya atau ketiadaan infrastruktur di Mali utara, memberi tantangan signifikan bagi misi penjagaan perdamaian PBB.
Pemerintah Mali menandatangani persetujuan perdamaian yang ditengahi Aljazair dengan koalisi pemberontak Tuareg dan sekutu Arab mereka, beberapa minggu setelah pemerintah menanda-tangani persetujuan dengan milisi yang setia kepada pemerintah.
Persetujuan itu mencakup otonomi yang lebih besar bagi Mali utara, dimana Tuareg dan sekutu mereka melancarkan pemberontakan terhadap pemerintah, dengan alasan mereka telah terdesak dan masalah mereka diremehkan.
Persetujuan perdamaian sebelumnya di Mali telah gagal bertahan.
Kekacauan yang menyusul kudeta militer tahun 2012 di Mali memungkinkan Tuareg merebut beberapa kota kecil di utara. Mereka dipukul mundur oleh militan Islamis yang terkait dengan al-Qaida, yang mereka sendiri dikalahkan oleh pasukan militer Perancis.