Utusan PBB untuk Yaman Tegaskan Kembali Seruan Gencatan Senjata

Tentara Yaman melindungi Mohammad Ali al-Houthi, kepala Dewan Tinggi Politik Houthi saat dia berpidato dalam peringatan satu tahun serangan Hamas ke Israel, di Sanaa, Yaman, Senin, 7 Oktober 2024. (Foto: Osamah Abdulrahman/AP Photo)

Sejak Juni, Houthi telah menahan 13 anggota staf berkewarganegaraan Yaman yang bekerja di beberapa badan dan kantor PBB, serta lebih dari 50 anggota staf lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan pengarahan terbuka bulanan dan konsultasi tertutup rutin mengenai Yaman pada Selasa (15/10), lima hari setelah militan Houthi yang berpihak kepada Iran, menyerang kapal tanker berbendera Liberia di Laut Merah.

Utusan Khusus PBB menegaskan kembali seruan Sekretaris Jenderal PBB untuk gencatan senjata segera dan deeskalasi regional.

“Serangan seperti itu, terhadap kapal sipil, sama sekali tidak dapat diterima dan harus segera dihentikan,” kata Utusan Khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, dalam pengarahannya kepada Dewan Keamanan.

“Kepedihan dan kesedihan telah menyebar ke seluruh wilayah ini, karena harapan untuk perbaikan nampak masih jauh. Sayangnya, Yaman menjadi bagian dari eskalasi ini dan berisiko terseret lebih jauh. Selama periode ini, keselamatan personel PBB semakin terancam. Tahun ini merupakan tahun yang sangat sulit bagi personel PBB di kawasan tersebut,” tambah Grundberg.

Para anggota Houthi di Yaman, telah melakukan hampir 100 serangan terhadap kapal-kapal yang melintasi Laut Merah sejak November tahun lalu, dan mengatakan bahwa mereka bertindak sebagai bentuk solidaritas bagi warga Palestina dalam perang Israel selama setahun di Gaza.

Mereka telah menenggelamkan dua kapal, menyita satu kapal lainnya, dan menewaskan sedikitnya empat pelaut.

Pertemuan Dewan Keamanan juga berfokus pada penahanan staf PBB dan organisasi nonpemerintah internasional lainnya oleh Houthi.

Menurut Dewan Keamanan, Houthi telah menahan 13 anggota staf berkewarganegaraan Yaman yang bekerja di beberapa badan dan kantor PBB, serta lebih dari 50 anggota staf lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat sipil yang ditahan pada Juni, serta empat staf lainnya dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) dan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) yang ditahan pada 2021 dan 2023. [ns/uh]