Kontroversi mengenai mandat kontrasepsi dalam layanan kesehatan masih berlangsung di AS, terutama dari kalangan lembaga Katolik.
Peraturan-peraturan baru yang mengharuskan akses bebas untuk pengaturan kelahiran yang diresepkan bagi perempuan yang memiliki asuransi kesehatan mulai berlaku Rabu (1/8). Namun masih ada kontroversi yang tersisa karena beberapa lembaga Katolik masih berupaya menyeimbangkan peraturan tersebut dengan ketidaksetujuan mereka akan kontrasepsi.
Di Georgetown University, universitas Katolik tertua di AS, para mahasiswa dan pejabat administrasi masih bergulat dengan kewajiban untuk memasukkan kontrasepsi dalam asuransi kesehatan mahasiswa, sebagai bagian dari usaha yang lebih besar untuk memperluas layanan preventif tanpa biaya bagi perempuan.
Peraturan tersebut mengecualikan gereja dan memberi kelompok-kelompok agama penangguhan selama satu tahun. Para pemimpin Georgetown, yang saat ini bersiap menyambut tahun ajaran baru, mengatakan bahwa mereka tidak memasukkan alat pengatur kelahiran pada asuransi mahasiwa tahun ini.
Beberapa kelompok agama lain malah melakukan tuntutan hukum atau tidak ikut serta dalam asuransi kesehatan sama sekali.
Perombakan kebijakan layanan kesehatan Presiden Barack Obama pada 2010 juga menuntut lebih banyak pemeriksaan, evaluasi dan layanan kesehatan lainnya mulai 2014. Hal ini bertujuan untuk menurunkan biaya kesehatan lewat pemeriksaan dini, menekan komplikasi atau mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.
Para pejabat Gereja Katolik, pengikut Partai Republik dan kelompok konservatif lainnya mengecam dimasukkannya pengatur kelahiran artifisial dalam layanan kesehatan karena hal tersebut tidak sesuai dengan doktrin gereja. Pihak oposisi mengatakan bahwa peraturan tersebut tidak akan memaksa kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan agama seperti badan amal atau sekolah.
Obama, yang berasal dari Partai Demokrat, telah memperlunak peraturan tersebut dengan memberikan waktu lebih sebagai kompromi dengan kelompok-kelompok agama. Dengan demikian, kelompok-kelompok tersebut dapat mengimplementasikan peraturan tersebut tanpa melawan keimanan mereka, namun tidak juga menghambat mereka yang memiliki pendapat berbeda mengenai kontrasepsi.
Sebagai contoh, perusahaan asuransi kesehatan dan bukan organisasi-organisasi tersebut yang akan menutup biaya kontrasepsi itu.
Advokat kesehatan perempuan dan para pendukung lain menyambut baik layanan-layanan kesehatan tersebut. Sekitar 47 juta perempuan yang memiliki asuransi kesehatan akan mendapat manfaat dari layanan tersebut, menurut para pejabat kesehatan federal.
“Undang-undang ini membuat perempuan dan dokter, bukan perusahaan asuransi atau pemerintah, memiliki otoritas atas keputusan-keputusan layanan kesehatan,” ujar Menteri Kesehatan AS, Kathleen Sebelius.
Di Georgetown, yang hanya berjarak tiga mil dari Gedung Putih, kontroversi mengenai akses mahasiswa terhadap kontrasepsi di kampus terus berlangsung pada beberapa bulan terakhir.
Melissa Thelemaque, lulusan Fakultas Hukum Georgetown, mengatakan ia tidak tahu bahwa ada pembatasan kontrasepsi yang diresepkan dalam asuransi kesehatan mahasiswa saat ia masuk kuliah beberapa tahun lalu.
Meski ia tumbuh dalam keluarga Katolik, Thelemaque tidak mempraktikkan kepercayaan tersebut dan kemudian bergabung dengan sekelompok mahasiswa hukum yang mencari akses yang lebih luas terhadap kontrasepsi.
“Saya cukup terkejut,” ujar Thelemaque, yang lulus pada 2006, mengenai kebijakan yang tidak memasukkan kontrasepsi dalam asuransi bagi mahasiswa dan staf universitas.
Campur Tangan Pemerintah
Meski ada tenggat 1 Agustus, tahun depan akan merupakan periode yang sulit bagi penyediaan kontrasepsi.
Para pejabat mengevaluasi komentar-komentar tersebut, ujar juru bicara Departemen Layanan Kesehatan dan Manusia Erin Shields Britt. Ia menambahkan bahwa ia tidak dapat mengatakan kapan amandemen yang diusulkan akan dikeluarkan. Gerakan apapun yang dilakukan sebelum pemilihan umum pada 6 November akan mempengaruhi dukungan terhadap Obama, yang ingin dipilih kembali untuk kedua kalinya.
Pada saat yang sama, kelompok-kelompok agama telah mendaftarkan puluhan gugatan hukum mereka, dengan menuduh para pejabat federal melanggar hak beragama. Sejauh ini, hasilnya berbeda-beda.
Minggu lalu, seorang hakim federal melarang pemberlakuan peraturan tersebut untuk sementara bagi usaha-usaha miliki kelompok Katolik di Colorado. Pada bulan Juni, seorang hakim di Nebraska menolak gugatan dari tujuh negara bagian terhadap mandat kontrasepsi tersebut.
Asosiasi Kesehatan Katolik, penyedia fasilitas kesehatan nirlaba terbesar di AS, juga meminta Gedung Putih untuk mengecualikan mereka dari mandat tersebut.
Pemilihan umum AS pada 6 November bisa membantu kelompok agama untuk melawan upaya tersebut jika Partai Republik memenangkan mayoritas di Kongres atau Gedung Putih.
Meski Mahkamah Agung menegakkan undang-undang layanan kesehatan tersebut pada Juni, kandidat presiden dari Partai Republik Mitt Romney, yang merupakan pemeluk Mormon, telah bersumpah untuk membatalkannya. Dewan Perwakilan Rakyat AS yang didominasi oleh Partai Republik bahkan telah melakukan pemungutan suara untuk mencabut undang-undang tersebut.
Para pemimpin Gereja Katolik memberi peringatan keras pada Georgetown yang, tidak seperti Catholic University of America, tidak dikontrol oleh para uskup. Presiden Georgetown, John DeGioia, berulangkali mendesak toleransi setelah testimoni dari bekas mahasiswa hukum Sandra Fluke dan pidato kelulusan dari Sebelius mendorong sekolah tersebut ke panggung nasional.
“Bagian dari identitas Katolik adalah untuk bersatu dengan para uskup,” ujar Kardinal Timothy Dolan kepada CBS awal tahun ini, dengan menambahkan bahwa mandat tersebut merupakan “campur tangan pemerintah yang mengganggu kita. Bukan sekedar kontrasepsi.”
Jane Belford, kanselir dari Keuskupan Washington, memberitahu kantor berita Reuters bahwa gereja tidak pernah memaksa Georgetown atau universitas lain untuk mengambil langkah lebih jauh.
Juru bicara Georgetown, Stacy Kerr, mengatakan dalam surat elektronik, “Kami percaya jalan terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah dengan proses regulatori di Departemen Layanan Kesehatan dan Manusia dan jalan itulah yang akan kami tempuh.”
Setahun Lagi
Tidak semua umat Katolik menolak pengaturan kelahiran, dan banyak orang yang memberikan komentar memberikan alasan keimanan mereka sebagai alasan untuk diikutsertakan dalam mandat kontrasepsi tersebut, terutama dari kelompok agama lain.
Jajak pendapat yang dilakukan Yayasan Kaiser Family yang non-partisan menunjukkan dukungan terhadap kebijakan tersebut, termasuk dari umat Katolik.
“Sebagian besar dari kami umat gereja sebenarnya menggunakan kontrasepsi,” ujar Jon O’Brien, presiden Catholics for Choice, kelompok advokasi yang mendukung hak reproduksi perempuan.
Kontroversi ini sepertinya akan terus berlangsung di Georgetown saat mahasiswa masuk kuliah lagi akhir bulan ini.
Hampir 800 mahasiswa menandatangani surat terbuka untuk DeGioia, mendesak universitas tersebut untuk memenuh peraturan pada 1 Agustus. Lebih dari 100 orang lainnya menandatangani surat terbuka yang melawan pelaksanaan peraturan tersebut.
“Ia ada di dalam situasi politik yang rumit,” ujar seorang profesor hukum Georgetown yang menolak memberikan namanya karena takut sanksi dari universitas. “Harus ada kompromi yang dilakukan antara gereja dan mahasiswa.”
Kelompok Mahasiswa Hukum Georgetown untuk Keadilan Reproduksi, grup terakhir yang berjuang melawan larangan kontrasepsi, berencana mengedukasi mahasiswa baru dan “mengadvokasi sebisa kami untuk menjamin mahasiswa Georgetown mendapat akses asuransi untuk kontrasepsi tanpa biaya dengan sangat mudah,” ujar presiden kelompok ini, Kelly Percival.
Beberapa mahasiwa lain di kampus mengatakan bahwa mereka yang memutuskan untuk kuliah di universitas Katolik seharusnya tidak kaget dengan fakta bahwa alat kontrasepsi tidak akan ditutup asuransi.
Bagi Rachel Brill, yang membantu mendorong kampanye mahasiswa ilmu hukum untuk kontrasepsi pada 2001, akses lebih luas menunjukkan persamaan. Tidak seperti kelompok Katolik lainnya, Georgetown secara terbuka mempromosikan keberagaman agama.
“Apa yang mereka lakukan sekarang adalah memaksakan ajaran Katolik pada orang yang bukan Katolik,” ujar Brill, orang Yahudi yang sekarang bekerja sebagai pengacara buruh di California.
“Jika ingin memiliki universitas yang terbuka terhadap keberagaman, Anda harus bisa mengakomodasi semua orang, tidak hanya orang yang setuju dengan Anda,” ujarnya. (Reuters/Susan Heavey)
Di Georgetown University, universitas Katolik tertua di AS, para mahasiswa dan pejabat administrasi masih bergulat dengan kewajiban untuk memasukkan kontrasepsi dalam asuransi kesehatan mahasiswa, sebagai bagian dari usaha yang lebih besar untuk memperluas layanan preventif tanpa biaya bagi perempuan.
Peraturan tersebut mengecualikan gereja dan memberi kelompok-kelompok agama penangguhan selama satu tahun. Para pemimpin Georgetown, yang saat ini bersiap menyambut tahun ajaran baru, mengatakan bahwa mereka tidak memasukkan alat pengatur kelahiran pada asuransi mahasiwa tahun ini.
Beberapa kelompok agama lain malah melakukan tuntutan hukum atau tidak ikut serta dalam asuransi kesehatan sama sekali.
Perombakan kebijakan layanan kesehatan Presiden Barack Obama pada 2010 juga menuntut lebih banyak pemeriksaan, evaluasi dan layanan kesehatan lainnya mulai 2014. Hal ini bertujuan untuk menurunkan biaya kesehatan lewat pemeriksaan dini, menekan komplikasi atau mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.
Para pejabat Gereja Katolik, pengikut Partai Republik dan kelompok konservatif lainnya mengecam dimasukkannya pengatur kelahiran artifisial dalam layanan kesehatan karena hal tersebut tidak sesuai dengan doktrin gereja. Pihak oposisi mengatakan bahwa peraturan tersebut tidak akan memaksa kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan agama seperti badan amal atau sekolah.
Obama, yang berasal dari Partai Demokrat, telah memperlunak peraturan tersebut dengan memberikan waktu lebih sebagai kompromi dengan kelompok-kelompok agama. Dengan demikian, kelompok-kelompok tersebut dapat mengimplementasikan peraturan tersebut tanpa melawan keimanan mereka, namun tidak juga menghambat mereka yang memiliki pendapat berbeda mengenai kontrasepsi.
Sebagai contoh, perusahaan asuransi kesehatan dan bukan organisasi-organisasi tersebut yang akan menutup biaya kontrasepsi itu.
Advokat kesehatan perempuan dan para pendukung lain menyambut baik layanan-layanan kesehatan tersebut. Sekitar 47 juta perempuan yang memiliki asuransi kesehatan akan mendapat manfaat dari layanan tersebut, menurut para pejabat kesehatan federal.
“Undang-undang ini membuat perempuan dan dokter, bukan perusahaan asuransi atau pemerintah, memiliki otoritas atas keputusan-keputusan layanan kesehatan,” ujar Menteri Kesehatan AS, Kathleen Sebelius.
Di Georgetown, yang hanya berjarak tiga mil dari Gedung Putih, kontroversi mengenai akses mahasiswa terhadap kontrasepsi di kampus terus berlangsung pada beberapa bulan terakhir.
Melissa Thelemaque, lulusan Fakultas Hukum Georgetown, mengatakan ia tidak tahu bahwa ada pembatasan kontrasepsi yang diresepkan dalam asuransi kesehatan mahasiswa saat ia masuk kuliah beberapa tahun lalu.
Meski ia tumbuh dalam keluarga Katolik, Thelemaque tidak mempraktikkan kepercayaan tersebut dan kemudian bergabung dengan sekelompok mahasiswa hukum yang mencari akses yang lebih luas terhadap kontrasepsi.
“Saya cukup terkejut,” ujar Thelemaque, yang lulus pada 2006, mengenai kebijakan yang tidak memasukkan kontrasepsi dalam asuransi bagi mahasiswa dan staf universitas.
Campur Tangan Pemerintah
Meski ada tenggat 1 Agustus, tahun depan akan merupakan periode yang sulit bagi penyediaan kontrasepsi.
Presiden AS, Barack Obama, bersama Menteri Kesehatan Kathleen Sebelius, saat mengumumkan kebijakan mandat kontrasepsi. (Foto: AP)
Lebih dari 199.000 komentar, jumlah yang signifikan karena biasanya peraturan pemerintah hanya menarik respon publik yang minimal, dari dua kelompok yang berbeda pendapat ditujukan pada Sebelius, yang masih harus menerbitkan kompromi yang diusulkan.Para pejabat mengevaluasi komentar-komentar tersebut, ujar juru bicara Departemen Layanan Kesehatan dan Manusia Erin Shields Britt. Ia menambahkan bahwa ia tidak dapat mengatakan kapan amandemen yang diusulkan akan dikeluarkan. Gerakan apapun yang dilakukan sebelum pemilihan umum pada 6 November akan mempengaruhi dukungan terhadap Obama, yang ingin dipilih kembali untuk kedua kalinya.
Pada saat yang sama, kelompok-kelompok agama telah mendaftarkan puluhan gugatan hukum mereka, dengan menuduh para pejabat federal melanggar hak beragama. Sejauh ini, hasilnya berbeda-beda.
Minggu lalu, seorang hakim federal melarang pemberlakuan peraturan tersebut untuk sementara bagi usaha-usaha miliki kelompok Katolik di Colorado. Pada bulan Juni, seorang hakim di Nebraska menolak gugatan dari tujuh negara bagian terhadap mandat kontrasepsi tersebut.
Asosiasi Kesehatan Katolik, penyedia fasilitas kesehatan nirlaba terbesar di AS, juga meminta Gedung Putih untuk mengecualikan mereka dari mandat tersebut.
Pemilihan umum AS pada 6 November bisa membantu kelompok agama untuk melawan upaya tersebut jika Partai Republik memenangkan mayoritas di Kongres atau Gedung Putih.
Meski Mahkamah Agung menegakkan undang-undang layanan kesehatan tersebut pada Juni, kandidat presiden dari Partai Republik Mitt Romney, yang merupakan pemeluk Mormon, telah bersumpah untuk membatalkannya. Dewan Perwakilan Rakyat AS yang didominasi oleh Partai Republik bahkan telah melakukan pemungutan suara untuk mencabut undang-undang tersebut.
Para pemimpin Gereja Katolik memberi peringatan keras pada Georgetown yang, tidak seperti Catholic University of America, tidak dikontrol oleh para uskup. Presiden Georgetown, John DeGioia, berulangkali mendesak toleransi setelah testimoni dari bekas mahasiswa hukum Sandra Fluke dan pidato kelulusan dari Sebelius mendorong sekolah tersebut ke panggung nasional.
“Bagian dari identitas Katolik adalah untuk bersatu dengan para uskup,” ujar Kardinal Timothy Dolan kepada CBS awal tahun ini, dengan menambahkan bahwa mandat tersebut merupakan “campur tangan pemerintah yang mengganggu kita. Bukan sekedar kontrasepsi.”
Jane Belford, kanselir dari Keuskupan Washington, memberitahu kantor berita Reuters bahwa gereja tidak pernah memaksa Georgetown atau universitas lain untuk mengambil langkah lebih jauh.
Juru bicara Georgetown, Stacy Kerr, mengatakan dalam surat elektronik, “Kami percaya jalan terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah dengan proses regulatori di Departemen Layanan Kesehatan dan Manusia dan jalan itulah yang akan kami tempuh.”
Setahun Lagi
Tidak semua umat Katolik menolak pengaturan kelahiran, dan banyak orang yang memberikan komentar memberikan alasan keimanan mereka sebagai alasan untuk diikutsertakan dalam mandat kontrasepsi tersebut, terutama dari kelompok agama lain.
Jajak pendapat yang dilakukan Yayasan Kaiser Family yang non-partisan menunjukkan dukungan terhadap kebijakan tersebut, termasuk dari umat Katolik.
“Sebagian besar dari kami umat gereja sebenarnya menggunakan kontrasepsi,” ujar Jon O’Brien, presiden Catholics for Choice, kelompok advokasi yang mendukung hak reproduksi perempuan.
Kontroversi ini sepertinya akan terus berlangsung di Georgetown saat mahasiswa masuk kuliah lagi akhir bulan ini.
Hampir 800 mahasiswa menandatangani surat terbuka untuk DeGioia, mendesak universitas tersebut untuk memenuh peraturan pada 1 Agustus. Lebih dari 100 orang lainnya menandatangani surat terbuka yang melawan pelaksanaan peraturan tersebut.
“Ia ada di dalam situasi politik yang rumit,” ujar seorang profesor hukum Georgetown yang menolak memberikan namanya karena takut sanksi dari universitas. “Harus ada kompromi yang dilakukan antara gereja dan mahasiswa.”
Kelompok Mahasiswa Hukum Georgetown untuk Keadilan Reproduksi, grup terakhir yang berjuang melawan larangan kontrasepsi, berencana mengedukasi mahasiswa baru dan “mengadvokasi sebisa kami untuk menjamin mahasiswa Georgetown mendapat akses asuransi untuk kontrasepsi tanpa biaya dengan sangat mudah,” ujar presiden kelompok ini, Kelly Percival.
Beberapa mahasiwa lain di kampus mengatakan bahwa mereka yang memutuskan untuk kuliah di universitas Katolik seharusnya tidak kaget dengan fakta bahwa alat kontrasepsi tidak akan ditutup asuransi.
Bagi Rachel Brill, yang membantu mendorong kampanye mahasiswa ilmu hukum untuk kontrasepsi pada 2001, akses lebih luas menunjukkan persamaan. Tidak seperti kelompok Katolik lainnya, Georgetown secara terbuka mempromosikan keberagaman agama.
“Apa yang mereka lakukan sekarang adalah memaksakan ajaran Katolik pada orang yang bukan Katolik,” ujar Brill, orang Yahudi yang sekarang bekerja sebagai pengacara buruh di California.
“Jika ingin memiliki universitas yang terbuka terhadap keberagaman, Anda harus bisa mengakomodasi semua orang, tidak hanya orang yang setuju dengan Anda,” ujarnya. (Reuters/Susan Heavey)