Polisi telah lama menyiapkan kamera di dalam mobil mereka yang merekam video interaksi selama polisi menghentikan mobil dalam razia atau melakukan pengejaran, tetapi penggunaan kamera sebagai bagian dari seragam mereka memberi peluang untuk melihat apa yang terjadi sewaktu mereka tidak berada dalam jarak pandang dari mobil.
Tetapi kamera baru ini memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang berhak melihat video tersebut.
Di North Carolina, di mana pekan ini protes merebak setelah penembakan seorang lelaki oleh polisi di kota Charlotte, undang-undang baru yang mulai diberlakukan pada 1 Oktober menyatakan rekaman itu tidak untuk umum.
Undang-undang ini membatasi dengan ketat siapa yang diizinkan melihat video, dan menyatakan sebagian atau seluruh rekaman itu tidak dapat dipublikasikan ke masyarakat umum kecuali atas perintah pengadilan.
Siapapun yang terlihat atau terdengar dalam video itu dapat mengajukan permintaan tertulis untuk menyaksikannya. Begitu pula wakil seorang anak yang terlihat atau terdengar dalam video itu.
Peraturan ini juga menyebutkan tentang jenis kasus-kasus yang melibatkan kekerasan petugas, yang kerap menjadi perhatian kamera. Undang-undang itu menyatakan wakil-wakil orang yang tewas atau yang dilumpuhkan, yang terlihat atau terdengar dalam video itu, dapat mengajukan permintaan untuk melihatnya.
Para pendukung kamera itu menyatakan perangkat itu membantu mendorong transparansi yang memungkinkan masyarakat melihat sendiri apa yang terjadi, dan bukannya bergantung pada pernyataan polisi. Tetapi yang lainnya memperingatkan bahwa satu video saja mungkin tidak memperlihatkan kejadian seutuhnya dan dapat membuat polisi dikritik secara tidak adil.
Gubernur Pat McCrory, usai menandatangani undang-undang itu, mengemukakan, legislasi tersebut memenuhi komitmen pemerintah daerah untuk melindungi para penegak hukum dan meraih kepercayaan publik dengan mendorong keseragaman, kejernihan dan transparansi. [uh/ab]