Ekspresi bahagia tampak di raut wajah Supriyadi, seorang pedagang kaki lima (PKL) kuliner di Solo. Kebahagiaan itu muncul bukan karena bisnisnya mendatangkan untung besar, melainkan setelah sekian lama menunggu, akhirnya pelanggan datang juga.
Sejak Solo memberlakukan keadaan luar biasa (KLB), yang membatasi gerak warganya, bisnis Supriyadi menyusut luar biasa.
"Ini jualannya sepi. Efek wabah virus corona. Semua pedagang kuliner di sepanjang jalan ini sepi semua. Pesanan makanan via ojek online juga sepi. Omset saya turun drastis sampai 80 persen," kata Supriyadi.
Your browser doesn’t support HTML5
Wabah Corona Memburuk, Puluhan Ribu Orang di-PHK di Jateng
Pemkot Solo memang terus menggencarkan penertiban masyarakat selama masa KLB virus corona. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PBB) aktif membubarkan kerumunan massa, dan menegur orang-orang yang berada di luar rumah tanpa masker.
Lapak-lapak PKL memang diperbolehkan berjualan dengan syarat tidak menyediakan kursi atau tikar untuk pembeli yang makan di tempat Supriyadi hanyalah satu dari puluhan ribu orang yang terpukul secara ekonomi di Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Foto: Sasmito Madrim/VOA)
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, melalui media sosialnya, baru-baru ini mengungkapkan ratusan perusahaan di Jawa Tengah terpaksa mem-PHK hampir 24 ribu karyawan mereka. Wabah virus corona yang terus merebak, katanya mengakibatkan banyak bisnis terhalang atau bahkan tidak beroperasi sama sekali.
"Wabah COVID-19 telah menghantam sektor usaha di Tanah Air. Di Jawa Tengah, hingga 6 April 2020 sudah ada 191 perusahaan dengan tenaga kerja terdampak 124 ribu orang dan yang di-PHK ada 24 ribu tenaga kerja. Bagi yang di-PHK kami sarankan untuk mendaftar kartu pra kerja, program dari pemerintah pusat," kata Ganjar Pranowo.
Wabah covid-19 membuat dunia usaha lesu hingga banyak perusahaan terpaksa merumahkan karyawan. Para pekerja terdampak dipersilakan mendaftar Kartu Pra Kerja, program Pemerintah Pusat. Salah satu fasilitasnya yakni pelatihan keterampilan. Bagaimana ketentuannya, simak videonya. pic.twitter.com/GF4iIjrmU3
— Humas Jateng (@humasjateng) April 8, 2020
Untuk menanggulangi dampak ekonomi, pemrop Jawa Tengah menyiapkan anggaran darurat sebesar 1,4 triliun rupiah, khususnya untuk warga miskin terdampak wabah virus corona. Sementara itu pemkot Solo menyiapkan 49 miliar rupiah anggaran darurat.
Walikota Solo, Hadi Rudyatmo, pekan lalu, mengatakan, "Kita sudah siap. Masyarakat tidak perlu membuat isu-isu di media sosial. Kita sudah memikirkan untuk 40 ribu kepala keluarga (KK) yang terdampak virus corona. Kami memberi bantuan per KK senilai 250 ribu rupiah berupa sembilan bahan pangan pokok antara lain beras 10 kilogran, telur, minyak goreng, lauk pauk, dan sebagainya. Kita bagikan dalam dua tahap lah."
Satpol PP pemkot Surakarta menyita kursi PKL kuliner untuk mencegah kerumunan warga selama masa KLB corona, Rabu, 8 April 2020. (Foto : warga Solo)
Pengamat ekonomi dari Universitas Sebelas Maret UNS Solo, Doktor Lukman Hakim, saat dihubungi VOA, Kamis (9/4), mengatakan kelompok masyarakat kelas menengah, yang tidak terdata sebagai warga miskin, juga terkena dampak ekonomi virus corona.
"Yang menjadi persoalan soal jaring pengaman sosial ini kan pada data PKH (Prohram Keluarga Harapan, red) , Pra Kerja,dan lainnya. Perlu diingat, ini yang terdampak kan tidak hanya kelompok warga miskin, paling bawah. BPS (Biro Pusat Statistik) kan punya data by name by address, jelas datanya. Yang kena dampak kelompok menengah, kini di-PHK, pedagang yang penjualannya semakin sepi. Pemerintah harus membuat hotline khusus untuk mereka untuk segera melapor untuk didata dengan melibatkan RT atau RW setempat," kata Lukman Hakim. [ys/ab]