Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyerukan kepada pemerintah untuk menghentikan kebijakan privatisasi air.
DENPASAR, BALI —
Direktur Eksekutif Walhi Abetnego Tarigan menyampaikan seruan tersebut dalam keteranganya di Denpasar pada Jumat siang (22/3).
Abetnego Tarigan mengungkapkan selama ini cukup banyak sumber mata air yang seharusnya menjadi sumber air bagi masyarakat, justru dikuasai oleh perusahaan. Selain itu air untuk irigasi persawahan juga dikomersialisasi melalui Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM). Padahal seharusnya pemerintah mengutamakan alokasi air bagi pertanian untuk mendukung target surplus produksi beras sebanyak 10 juta ton pada tahun 2014.
Ditegaskan Abetnego Tarigan, pemerintah juga tidak serius dalam melakukan konservasi terhadap sumber daya air. Terbukti luasan daerah tangkapan air semakin berkurang akibat alih fungsi lahan.
“Di banyak kawasan, misalnya di Jawa Barat dikenal danau atau situ. Situ-situ banyak yang ditimbun untuk kepentingan bangunan perumahan dan sebagainnya, itu sebenarnya jauh sekali dari praktek perlindungan sumber daya air kita. Kemudian juga sumber-sumber daya air tertentu justru di privatisasi," jelas Abetnego.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengakui berbagai program telah disiapkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat. Salah satu contohnya adalah pembangunan Waduk Titab di Bali.
“Waduk Titab itu sedang kita bangun, antara lain itu untuk jaringan irigasi dan air baku. Itu juga bisa sebagai pengendali banjir. Khusus untuk air minum, kita sedang membangun air minum regional Sarbagita,” kata Djoko Kirmanto.
Menurut Djoko Kirmanto, khusus untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, pemerintah menargetkan akan memperluas cakupan daerah. Perluasan cakupan daerah irigasi tersebut dilakukan melalui perbaikan saluran irigasi dan pembuatan saluran irigasi baru.
Abetnego Tarigan mengungkapkan selama ini cukup banyak sumber mata air yang seharusnya menjadi sumber air bagi masyarakat, justru dikuasai oleh perusahaan. Selain itu air untuk irigasi persawahan juga dikomersialisasi melalui Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM). Padahal seharusnya pemerintah mengutamakan alokasi air bagi pertanian untuk mendukung target surplus produksi beras sebanyak 10 juta ton pada tahun 2014.
Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Walhi (VOA/Muliarta)
Menurut Abetnego Tarigan, pemerintah terkesan memberikan keleluasaan bagi proses privatisasi, walaupun pada kenyataannya hal tersebut bertentangan dengan konstitusi. “Orang lebih mudah membeli air kemasan, karena bicara aksesnya. Tetapi dalam justice-nya itu kebutuhan publik, sehingga orang mengeluarkan biaya konsumsi yang lebih besar secara umum, sebab itu barang publik. Ini bentuk penyimpangan dari tuntutan-tuntutan itu," kata Abetnego.Ditegaskan Abetnego Tarigan, pemerintah juga tidak serius dalam melakukan konservasi terhadap sumber daya air. Terbukti luasan daerah tangkapan air semakin berkurang akibat alih fungsi lahan.
“Di banyak kawasan, misalnya di Jawa Barat dikenal danau atau situ. Situ-situ banyak yang ditimbun untuk kepentingan bangunan perumahan dan sebagainnya, itu sebenarnya jauh sekali dari praktek perlindungan sumber daya air kita. Kemudian juga sumber-sumber daya air tertentu justru di privatisasi," jelas Abetnego.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengakui berbagai program telah disiapkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat. Salah satu contohnya adalah pembangunan Waduk Titab di Bali.
“Waduk Titab itu sedang kita bangun, antara lain itu untuk jaringan irigasi dan air baku. Itu juga bisa sebagai pengendali banjir. Khusus untuk air minum, kita sedang membangun air minum regional Sarbagita,” kata Djoko Kirmanto.
Menurut Djoko Kirmanto, khusus untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, pemerintah menargetkan akan memperluas cakupan daerah. Perluasan cakupan daerah irigasi tersebut dilakukan melalui perbaikan saluran irigasi dan pembuatan saluran irigasi baru.