Lembaga Fitch hari Rabu (25/5) mengatakan, pihaknya “masih mengharapkan ada penyelesaian” tetapi ada peningkatan risiko plafon kredit itu tidak akan dilakukan pada waktunya, sebelum tenggat 1 Juni 2023.
Sebuah pernyataan Departemen Keuangan AS hari Rabu larut malam mengatakan, peringatan Fitch itu menekankan perlunya tindakan cepat bipartisan oleh Kongres, untuk menaikkan atau menangguhkan batas utang dan menghindarkan krisis ekonomi AS.
Hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum pemerintah AS kehabisan uang tunai untuk membayar tagihannya, dan orang Amerika seperti Scott Jester mengatakan, mereka bosan dengan politik para partisan.
"Bagian kriminalnya adalah mereka menghebohkan seluruh dunia atas masalah yang bisa diselesaikan dengan sangat cepat, jika mereka melakukan pekerjaan mereka," keluhnya.
Pria berusia 63 tahun itu tinggal di Columbus, Ohio dan menjual bahan untuk lantai.
BACA JUGA: Partai Republik Salahkan Biden Jika Pemerintah AS Sampai Gagal Bayar TagihanSelama ini telah menjadi pekerjaan rutin bahwa pemungutan suara untuk menaikkan plafon utang di Kongres akan memungkinkan Departemen Keuangan terus meminjam uang untuk memenuhi berbagai kewajiban keuangan pemerintah. Namun jika kesepakatan tidak tercapai pada 1 Juni, negara dapat gagal membayar berbagai tagihan itu.
Para pejabat memperkirakan, lebih dari 8 juta orang bisa kehilangan pekerjaan dan ekonomi bisa jatuh ke dalam resesi.
Seorang warga Chicago, Tina Love berkomentar di luar gudang makanan, “Ini berdampak pada kami, bukan mereka. Mereka sudah ada di sana dengan uang mereka. Mereka mempengaruhi kita. Sesuatu perlu dilakukan.”
Your browser doesn’t support HTML5
Warga AS Keluhkan Lambatnya Kesepakatan soal Kenaikan Plafon Utang
Partai Republik menuntut agar pemerintah mengurangi belanja negara tahun 2024 dan memperketat persyaratan bagi penerima bantuan pemerintah. Namun, Presiden Biden bersikeras untuk meloloskan plafon utang tanpa memikirkan apapun.
Kesepakatan apa pun soal plafon utang harus melewati DPR AS yang dikuasai partai Republik dan Senat di mana partai Demokrat memegang mayoritas, dengan dukungan utama dari bipartisan. [ps/lt]