Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan di Selandia Baru pada Selasa (5/12), untuk mengkritik pemerintah konservatif yang baru terpilih, atas kebijakannya terhadap warga pribumi, Maori.
Partai Te Pati Maori mendukung demonstrasi yang berlangsung di kota-kota seperti Auckland, Wellington dan beberapa kota lainnya. Protes tersebut sempat mengganggu lalu lintas para komuter dan menjadi ujian awal kepemimpinan bagi Perdana Menteri Christopher Luxon.
Para pemimpin Maori menuduh koalisi konservatif pimpinan Luxon menerapkan kebijakan rasis, termasuk melanggar perjanjian yang melindungi hak-hak masyarakat adat.
Pemerintah koalisi, yang dilantik pada Senin (27/11) lalu, juga ingin mengganti nama beberapa departemen dari bahasa Maori ke bahasa Inggris dan menutup Otoritas Kesehatan Maori, Te Aka Whai Ora.
BACA JUGA: PM Selandia Baru Berencana Batasi Penggunaan Ponsel di Sekolah dalam 100 Hari Pertama JabatannyaPolisi memperkirakan sekitar 300 kendaraan ikut serta dalam protes di kota terbesar Selandia Baru, Auckland, di mana dua orang ditangkap dalam aksi protes di kota itu.
Protes pada pagi hari ini, bertepatan dengan sesi pembukaan parlemen Selandia Baru di Wellington.
“Protes pagi ini, lebih merupakan pengaktifan masyarakat kami,” kata Rawiri Waititi, salah satu pemimpin Te Pati Maori, ketika berbicara kepada Radio Selandia Baru.
Dia bergabung dengan kelompok yang berjumlah sekitar 600 orang di Wellington, beberapa di antaranya tampak mengenakan bendera Maori, dan membawa papan poster bertuliskan “Hormati Perjanjian”, dan berbaris melintasi ibu kota, sebelum berunjuk rasa di depan parlemen.
“Ini tentang menyatukan rakyat kami, berdiri sebagai satu kesatuan untuk melindungi Perjanjian Waitangi, dokumen yang memungkinkan kita untuk hidup bebas di sini,” tambah Waititi.
BACA JUGA: Pemerintahan Baru Selandia Baru Janjikan Potong Pajak, Lebih Banyak Polisi, dan Lebih Sedikit BirokrasiPerjanjian Waitangi yang ditandatangani pada 1840 adalah perjanjian antara penguasa kolonial Inggris dan kepala suku Pribumi Maori.
Pemerintahan yang berhaluan kanan-tengah, yang dipimpin oleh Partai Nasional yang konservatif, terpilih untuk berkuasa setelah pemilihan umum pada Oktober.
Luxon menolak kritik para pengunjuk rasa terhadap pemerintahannya yang masih baru.
“Saya pikir ini sangat tidak adil, sejujurnya,” kata Luxon kepada wartawan. “Kenyataannya adalah, kami baru berada di pemerintahan selama seminggu. Kami akan menyelesaikan segala sesuatunya untuk suku Maori dan non-Maori.” [ns/rs]