Kepala Badan Kesehatan Dunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyerukan untuk menangguhkan pemberian suntikan penguat (booster) hingga sedikitnya dua bulan supaya negara-negara yang memiliki dosis vaksin rendah dapat menerima lebih banyak dosis terlebih dahulu.
Dalam lawatan ke Ibu Kota Budapest, Senin (23/8), Tedros mengatakan kepada wartawan, prioritas seharusnya justru pada upaya meningkatkan laju vaksinasi di negara-negara di mana hanya 1-2 persen warganya yang diinokulasi.
Tedros juga mempertanyakan manfaat suntikan penguat, dengan mengatakan “ada perdebatan tentang apakah suntikan penguat benar-benar efektif.”
BACA JUGA: Israel Dapati Booster Vaksin COVID-19 Sangat Mengurangi Risiko InfeksiHongaria menjadi negara pertama di Uni Eropa yang menawarkan suntikan penguat dan bergabung dengan sejumlah besar negara – termasuk Amerika dan Israel – yang telah mulai memberikan suntikan penguat atau berencana menawarkan suntikan dosis ketiga pada warga negara mereka.
WHO pekan lalu mengatakan pihaknya tidak yakin data yang ada mendukung kebutuhan suntikan penguat COVID-19.
Di Amerika, semakin banyak daerah dan organisasi yang mengatakan akan mengharuskan bukti vaksinasi, pasca pengumuman vaksin virus corona Pfizer telah menerima persetujuan penuh pemerintah federal.
Pejabat-pejabat Louisiana mengatakan pegawai negeri sipil di negara bagian itu diharuskan sudah divaksinasi atau menghadapi uji medis reguler. Sementara itu universitas-universitas di negara bagian tersebut mengatakan akan memulai memandatkan vaksinasi bagi seluruh mahasiswa.
BACA JUGA: FDA Setujui Sepenuhnya Vaksin COVID-19 Produksi PfizerPentagon, Senin (23/8), mengatakan sedang mempersiapkan pedoman yang mengharuskan vaksinasi, terlebih setelah Pfizer mendapat persetujuan penuh. Departemen Pertahanan sebelumnya mengatakan vaksinasi menjadi suatu keharusan selambat-lambatnya pada pertengahan September atau segera setelah disetujui penuh oleh Badan Urusan Pangan dan Obat-Obatan, FDA.
Pejabat-pejabat di New York, Senin (23/8), mengatakan seluruh staf di sekolah pemerintah, termasuk guru, sudah harus divaksinasi dan tidak lagi akan memiliki opsi untuk uji medis COVID-19 mingguan dibanding vaksinasi. [em/lt]