Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto angkat bicara terkait informasi yang disampaikan Panglima TNI Jenderal, Gatot Nurmantyo mengenai adanya institusi yang membeli 5.000 senjata dari luar negeri.
Wiranto dalam keterangan pers yang disampaikan di kantor kemenkopolhukam Jakarta Minggu (24/9) menjelaskan, jumlah senjata adalah 500, bukan 5.000, dan dipesan dari PT Pindad, bukan diimpor. Pengadaannya juga diperuntukan untuk kepentingan pendidikan intelijen yang diadakan Badan Intelijen Negara (BIN).
"Ini hanya soal komunikasi yang tidak tuntas. Mengapa? karena setelah saya tanyakan, saya cek kembali, ternyata ini berhubungan dengan pembelian 500 pucuk senjata buatan Pindad yang di peruntukan bagi sekolah intelijen oleh BIN," kata Wiranto. "Dan senjata yang dibeli ini bukan standar TNI. Dan buatan Pindad, bukan dari luar negeri. Dan menggunakan anggaran APBN. Jadi bukan dari institusi lain yang - di luar kontrol Pemerintah, bukan!."
Terkait hal ini Wiranto sudah memanggil Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, untuk didengar keterangannya perihal isu pembelian senjata sebagaimana dilontarkan Gatot Nurmantyo.
Wiranto juga membantah spekulasi bahwa ada kekuasaan yang didapat oleh institusi tertentu di luar kontrol pemerintah hingga adanya sinyal gerakan pemberontakan dari kelompok tertentu.
"Isu mengenai ini kita tutup. Tidak ada masalah sebenarnya. Dan tidak perlu dikhawatirkan bahwa ada suatu kekuatan-kekuatan lain yang membeli senjata sampai 5000 pucuk, untuk hal-hal yang akan mengganggu kepentingan nasional atau keamanan nasional. Tidak sama sekali," kata Wiranto.
Wiranto juga menjamin Indonesia sejauh ini masih dalam kondisi aman.
"Ada yang mengatakan juga jangan-jangan ini ada kekuatan lain yang ingin melakukan pemberontakan, saya katakan tidak ! Tidak ada ! kita tetap aman. Tetap stabil. Tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan dari keamanan nasional. Saya jamin itu! Jadi jangan ada spekulasi lain dari masalah ini," kata Wiranto.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di hadapan purnawirawan TNI dan Menkopolhukam Wiranto di Markas Besar TNI Cilangkap Jakarta pekan lalu menyampaikan, ada institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia.
"Situasi sekarang ini yang sama-sama harus kita waspadai. Ada semacam etika politik tidak bermoral. Atau dikatakan pada saat ABRI yang dulu, itu terjadi sekarang ini pak. Sehingga suatu saat kami-kami yang junior ini melakukan langkah, yang di luar kepatutan pada senior, itu hanya karena kami sebagai bhayangkari," kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. "Tapi datanya pasti kami akurat. Ada kelompok institusi yang ingin membeli 5.000 pucuk senjata. Bukan militer. Ada itu. Ada yang memaksa. Dan rata-rata intelijen kami akurat," tambahnya.
Gatot menegaskan TNI siap bertindak tegas terhadap institusi yang melakukan pembelian senjata. Termasuk terhadap Polri jika memiliki senjata yang bisa melumpuhkan tank dan pesawat.
"Kita intip terus kalau itu ada akan kita serbu. Jadi kalau suatu saat kami menyerbu pak, itu karena tidak boleh di Indonesia ada institusi yang memiliki senjata selain TNI dan Polri. Dan polisi pun tidak boleh memiliki senjata yang bisa menembak tank. Dan bisa menembak pesawat, dan bisa menembak kapal. Saya serbu kalau ada!," kata Gatot.