Sejak mulai berkuasa lebih dari satu dekade silam, Xi telah menindak keras korupsi yang melibatkan para anggota partai, baik para “macan’ korup yang berpangkat tinggi maupun “lalat” yang berpangkat rendah, yang gagal menerapkan kebijakan pemerintah.
Namun, terlepas dari penindakan keras menyeluruh, partai terus dicemari oleh kasus korupsi, khususnya di kalangan angkatan bersenjata. Dua mantan menteri pertahanan telah disingkirkan dari partai dalam dua tahun ini karena “pelanggaran disiplin yang serius,” suatu ungkapan halus untuk korupsi.
Partai harus menindak kelompok kepentingan, organisasi kekuasaan, atau kelas istimewa mana pun yang memanfaatkan atau merusak anggota partai, kata Xi memperingatkan dalam pidato yang diterbitkan hari Senin oleh Qiushi Journal, majalah terkemuka partai.
“Karena situasi dan tugas yang dihadapi partai berubah, tak terelakkan lagi akan ada semua bentuk konflik dan masalah di dalam partai,” katanya.
FILE - Pengunjung berdiri di dekat bendera Partai Komunis China di sebuah pameran di Shanghai, Kamis, 20 April 2023. (Ng Han Guan/AP)
“Kita harus memiliki keberanian untuk mengevaluasi diri dan menghilangkan dampak negatifnya secara tepat waktu untuk memastikan bahwa partai selalu penuh semangat dan vitalitas.”
Seruan Xi untuk “mengevaluasi diri” merupakan bagian dari pidato yang ia sampaikan dalam pertemuan penting dengan badan pengawas antikorupsi partai pada 8 Januari lalu, tetapi belum pernah diungkapkan sebelumnya.
Kutipan-kutipan yang dipublikasikan pada hari Senin itu menunjukkan dorong yang baru dan lebih luas untuk menanamkan disiplin dan memburu para pejabat yang mencari keuntungan pribadi dan mereka yang menyesatkan orang-orang itu.
Bulan lalu, kementerian pertahanan mengungkapkan bahwa seorang laksamana yang pernah bertugas di Komisi Militer Pusat, badan komando militer tertinggi negara itu, sedang berada di bawah investigasi karena “pelanggaran disiplin yang serius.”
Tahun lalu, sekitar 610 ribu pejabat partai dihukum karena melanggar disiplin partai, 49 di antaranya adalah para pejabat di atas tingkat wakil menteri atau gubernur, menurut statistik dari Komisi Inspeksi Disiplin Pusat partai. [uh/ab]