Hampir semua provinsi di Pulau Jawa telah memiliki kawasan yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Di DKI Jakarta dan Jawa Barat, PSBB bahkan diterapkan dalam skala provinsi. Di Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, penerapan dilakukan terbatas di tingkat kabupaten atau kota. Hanya Yogyakarta, provinsi yang hingga hari ini tidak memiliki wilayah yang menerapkan PSBB.
Sekretaris Daerah Yogyakarta, Kadarmanto Baskara Aji menyebut mereka masih akan melihat perkembangan yang terjadi.
“Jadi pertimbangan-pertimbangan kita untuk PSBB masih kita konsultasikan dengan Jakarta. Kabupaten dan kota juga masih harus mempersiapkan diri, melihat perkembangan-perkembangan seperti apa. Dari hasil koordinasi kita, kabupaten/kota dengan DIY, kita menganggap bahwa kita belum perlu untuk mengajukan PSBB,” kata Baskara Aji.
Hampir setiap malam petugas gabungan Satpol PP, TNI dan Polisi menggelar operasi di berbagai wilayah membubarkan kerumunan. (Foto: Pemda DIY)
Keterangan itu diberikan Baskara Aji, Rabu (13/5) di Yogyakarta, seusai rapat antara gugus tugas DIY dengan seluruh kepala daerah. Menurutnya, pemberlakuan PSBB harus mempertimbangan banyak faktor, tidak hanya aspek kesehatan saja.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah merekomendasikan pemberlakuan PSBB di seluruh Jawa. Wacana ini disampaikan Sekretaris Utama BNPB, Harmensyah, dalam rapat daring bersama Komisi VIII DPR, Selasa (12/5). BNPB mencatat, Jawa memiliki 70 persen kasus corona dengan angka kematian 82 persen dari kasus nasional.
Baskara Aji melanjutkan, dalam pembicaraan dengan BNPB, pihaknya akan mengajukan data-data daerah, jika nantinya akan mengarah ke pemberlakuan PSBB. Baskara Aji menambahkan, pihaknya sampai saat ini masih memilih melakukan rapid tes secara massal.
BACA JUGA: Setelah Jabodetabek, Perlukah Yogyakarta Terapkan PSBB?“Untuk Yogya sendiri sampai dengan hari ini, memang belum mengajukan untuk PSBB. Kita masih dengan status tanggap darurat. Namun ini tadi di rapat koordinasi, intinya kita akan melakukan pengembangan terhadap rapid test secara massal, khususnya di tempat-tempat keramaian,” ujar Baskara Aji.
Seluruh pemerintah daerah di Yogyakarta dalam pertemuan hari Rabu juga menyetujui, rapid test massal akan diperbanyak di pusat keramaian seperti pasar dan pusat perbelanjaan. DIY dan seluruh kabupaten telah memiliki stok alat tes massal, dan akan melakukan komunikasi dengan BNPB jika mengalami kekurangan.
Rapid tes dilakukan Pemda Kabupaten Sleman DIY kepada sekitar 1.500 pengunjung pusat perbelanjaan Indogrosir. (Foto: Humas Pemda Sleman)
Tes massal, kata Baskara Aji, akan dilakukan dengan mengambil contoh di setiap populasi. Di pasar atau supermarket, akan dilakukan pengambilan sampel baik dari pedagang, pembeli, ataupun karyawan antara 200-500 orang tergantung ukuran populasi. Dari hasilnya, jika ditemukan reaktif akan dilanjutkan dengan tracing untuk menemukan kasus penularan lebih jauh.
Dua langkah lain yang diambil di Yogyakarta adalah penambahan patroli untuk membubarkan kerumunan, dan antisipasi arus mudik.
Klaster Pusat Perbelanjaan
Sejak awal Mei 2020, Yogyakarta memusatkan perhatian pada klaster-klaster penularan yang terkonsentrasi. Sebelumnya, telah ditetapkan klaster jamaah tabligh dan klaster Gereja GPIB yang menyumbang angka kasus cukup besar. Namun, kini Yogyakarta memiliki klaster kasus yang lebih besar lagi, yaitu pusat perbelanjaan Indogrosir di Kabupaten Sleman. Klaster-klaster baru ini menyumbang peningkatan kasus harian cukup signifikan.
“Penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 pada hari ini, tanggal 13 Mei 2020 sebanyak 12 kasus, sehingga jumlah kasus positif di DIY adalah 181 kasus,” kata Berty Murtiningsih, juru bicara gugus tugas DIY.
BACA JUGA: Tiga Klaster Besar Yogya: Jamaah Tabligh dan GPIBDari 12 kasus baru yang diumumkan, ada 10 kasus yang merupakan bagian dari klaster pusat belanja Indogrosir. Hingga Rabu (13/5) dari pusat perbelanjaan ini telah ditemukan 26 kasus positif terinfeksi virus corona, di lingkungan karyawan dari keluarga atau mereka yang berinteraksi dengan mereka.
Terkait hal ini, dr. Riris Andono Ahmad selaku Anggota Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DIY mengatakan, klaster Indogrosir menunjukkan bahwa penularan sudah terjadi secara meluas.
“Pada kasus-kasus tersebut, perlu ada transisi strategi dari contact tracing ke screening massal, atau menggunakan kombinasi strategi tersebut. Perlu peningkatan kapasitas diagnosis dan tata laksana kasus, yaitu fasilitas karantina dan isolasi non medis, mengingat cukup banyak kasus yang tidak bergejala atau bergejala ringan saja,” kata Riris.
Petugas gabungan Satpol PP, TNI dan Polisi menggelar operasi di berbagai wilayah membubarkan kerumunan.(Foto: Pemda DIY)
Khusus untuk menangani klaster Indogrosir, Pemerintah Kabupaten Sleman menggelar rapid test bagi sekitar 1.500 pengunjung pusat perbelanjaan itu dalam periode tertentu. Rapid test digelar pada 12-14 Mei di salah satu gedung olahraga milik pemerintah. Di hari pertama, ditemukan 20 orang reaktif dan pada hari kedua sebanyak 19 orang. Pengunjung yang reaktif diminta mengikuti prosedur isolasi di gedung-gedung yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat.
Di tingkat provinsi, Yogyakarta telah melaksanakan 10.601 rapid test di berbagai kawasan. Dari jumlah tersebut, data hingga 11 Mei 2020, sebanyak 265 orang dinyatakan reaktif.
Your browser doesn’t support HTML5
Yogya Satu-Satunya Provinsi Tanpa PSBB di Jawa
Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta, Irene mengakui ada lonjakan sampel yang masuk ke lembaganya. BPTKLPP awalnya menerima sampel dari Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah, khususnya bagian selatan dan timur. Namun, kini karena jumlah sampel dari Yogyakarta melonjak, pihaknya membatasi penerimaan.
“Makin banyak, salah satunya karena screening tadi, kita tidak lagi menunggu PDP lagi, kita sudah mulai ada sampel masuk dari OTG dan ODP, yang lewat screening ditemukan positif. Terus juga hasil tracing, misalnya bapaknya positif, terus istrinya dan anaknya diambil sampelnya,” kata Irene.
Laboran di BTKLPP Yogyakarta memeriksa spesimen yang datang dari DIY dan sebagian Jawa Tengah.(Foto: VOA/ Nurhadi)
Dari catatan yang ada, BBTKLPP Yogyakarta pada 11 Mei menerima 50 sampel swab virus corona dan 12 Mei masuk 85 sampel. Irene menjanjikan proses yang lebih cepat, sekitar 2-3 hari karena primer dan reagen kini tidak lagi mengalami kendala. Selain itu, jumlah laboratorium yang memeriksa sampel juga semakin banyak.
Hingga 13 Mei, DIY memiliki 5.734 orang dalam pemantauan (ODP) dan 1.180 pasien dalam pengawasan (PDP). Dari 1.180 PDP tersebut, 209 orang diantaranya rawat inap, 899 orang rawat jalan dan selesai pengawasan, serta 72 orang meninggal. Tersedia 269 ruang isolasi bagi pasien virus corona, dengan demikian hanya tersisa 60 ruang di tengah ancaman jumlah kasus yang lebih besar dalam beberapa waktu ke depan. [ns/ab]