Bangladesh akan mempertahankan dukungan bagi populasi pengungsi Rohingya yang besar di negara itu serta perdagangan garmennya yang vital, ungkap Muhammad Yunus, pemimpin baru Bangladesh yang juga peraih Nobel tersebut, pada hari Minggu (18/8) dalam pidato kebijakan utamanya yang pertama.
Yunus, 84, kembali dari Eropa pada bulan ini setelah revolusi pimpinan mahasiswa berlangsung di Bangladesh, untuk mengambil tugas besar mengarahkan reformasi demokrasi di negara yang dikoyak oleh lemahnya kelembagaan itu.
Pendahulunya, Sheikh Hasina, 76, mendadak meninggalkan negara itu beberapa hari sebelumnya dengan helikopter setelah 15 tahun berkuasa dengan tangan besi.
BACA JUGA: Puluhan Warga Rohingya Tewas Terkena Serangan Drone Saat Larikan Diri dari MyanmarYunus, yang mengemukakan prioritasnya di hadapan para diplomat dan perwakilan PBB, berjanji akan melanjutkan dua tantangan kebijakan terbesar pemerintahan sementaranya.
“Pemerintah kami akan terus mendukung satu juta lebih orang Rohingya yang berlindung di Bangladesh,” kata Yunus.
“Kami memerlukan upaya berkelanjutan dari masyarakat internasional untuk operasi kemanusiaan Rohingya dan pemulangan mereka ke tanah air mereka, Myanmar, dengan selamat, bermartabat dan hak penuh,” tambahnya.
Bangladesh menampung sekitar satu juta pengungsi Rohingya. Sebagian besar dari mereka mengungsi dari Myanmar pada tahun 2017 setelah penindakan keras militer yang kini menjadi sasaran investigasi genosida oleh sebuah mahkamah PBB.
Kerusuhan dan protes massa yang berlangsung selama beberapa pekan yang akhirnya berhasil menggulingkan Hasina juga menyebabkan gangguan luas terhadap industri utama negara itu, tekstil, dengan para pemasok mengalihkan pesanan ke luar Bangladesh.
“Kami tidak akan menoleransi upaya apa pun untuk mengganggu rantai pasokan busana global, di mana kami adalah pemain utama,” kata Yunus.
BACA JUGA: Pemimpin Sementara Bangladesh: Pengunduran Diri Sekutu-sekutu Hasina SahSekitar 85 persen dari ekspor tahunan Bangladesh yang bernilai $55 miliar disumbang oleh 3.500 pabrik garmen di negara itu.
Yunus meraih Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2006 atas karya rintisannya dalam bidang keuangan mikro. Ia dipuji karena membantu jutaan orang Bangladesh keluar dari kemiskinan.
Ia menduduki jabatan sebagai “penasihat utama” bagi pemerintahan sementara – yang semuanya terdiri dari warga sipil kecuali dua pensiunan tentara – dan telah mengatakan bahwa ia ingin menyelenggarakan pemilu “dalam waktu beberapa bulan.”
Sebelum disingkirkan, pemerintahan Hasina dituduh atas pelanggaran HAM yang luas, termasuk penahanan massal dan pembunuhan di luar hukum terhadap lawan-lawan politiknya. [uh/ka]