Fathiyah Wardah

Menhan: Akan Ada 15 Institusi yang Bisa Ditempati Prajurit TNI Aktif

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pembahasan antara lain terkait dengan perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI, yang semula hanya di 10 kementerian atau lembaga kemudian menjadi 15 kementerian/lembaga.

Publik Harus Tolak Penggunaan Danantara untuk Hilirisasi Batu Bara

Pengamat menyatakan publik harus bersuara untuk mencegah Danantara mendanai hilirisasi batu bara karena langkah tersebut tidak tepat.

Berpotensi Kembalikan Dwifungsi TNI, Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pembahasan Revisi UU TNI

Sejumlah organisasi hak asasi manusia yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak pembahasan revisi UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI karena menilai hal ini akan merusak demokrasi.

Kemlu RI: 525 WNI Terlibat Kasus 'Online Scam' di Myawaddy

Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan, 525 warga negara Indonesia (WNI) terlibat dalam kasus penipuan daring (online scam) di Myanmar.

Tiga WNI di AS Ditangkap, 1 Dideportasi, Perwakilan Indonesia Pantau Ketat Kebijakan Imigrasi Trump

Kementerian Luar Negeri dan seluruh perwakilan Indonesia di Amerika Serikat terus memantau pelaksanaan kebijakan imigrasi yang dikeluarkan Presiden Donald Trump dan dampaknya pada warga negara Indonesia di sana.

Kemlu: 84 WNI Korban Kasus 'Online Scam' di Myanmar akan Dipulangkan Jumat

Kementerian Luar Negeri akan memulangkan 84 WNI korban kasus online scam dari Myawaddy, Myanmar ke Indonesia. Mereka akan tiba di tanah air pada Jumat malam (28/2). Hingga saat ini masih terdapat 366 WNI di Myawaddy, yang sedang diproses untuk segera dipulangkan.

Galang Dana untuk Palestina, Kemlu RI Targetkan Hingga Rp 3,2 Triliun

Kementerian Luar Negeri Indonesia bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Zakat Nasional (Baznas) dan puluhan lembaga filantropi menggalang dana bantuan untuk Palestina.

Pengamat: TNI Dipersiapkan Bukan untuk Duduki Jabatan Sipil

Sejumlah pengamat menilai perluasan wewenang TNI di ranah sipil akan memperlemah profesionalisme angkatan bersenjata. Mereka mengatakan hadirnya militer dalam urusan sipil dapat menegangkan hubungan sipil-militer karena merusak pola organisasi, jenjang karir, dan manajemen aparatur sipil negara.

Kapolri Mau Jadikan Band Sukatani Duta Polri Usai Polemik Lagu "Bayar, Bayar, Bayar"

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri untuk terus berbenah menyusul polemik lagu 'Bayar Bayar Bayar' dari band Sukatani. Kapolri membantah melakukan intimidasi dan bahkan menawari band tersebut untuk menjadi duta perbaikan terhadap Korps Bhayangkara itu.

Instruksi Megawati Soal Retret Kepala Daerah Tuai Reaksi Beragam

Instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang meminta kadernya menunda ikut kegiatan pembekalan atau retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, sampai ada instruksi lanjutan menuai reaksi beragam.

Tolak Kebijakan 'Cek Ombak', Ribuan Massa Lanjut Demo #IndonesiaGelap

Para pengunjuk rasa mengaku gerah dengan sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap tak masuk akal.

Kepala Daerah Dilantik, Urgensi Retret Dipertanyakan

Pengamat: Religiositas Seseorang Tidak Bisa Dilihat dari “Luar”

Keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memprioritaskan santri dan penghafal Al-Qur’an dalam rekrutmen Polri tahun ini mendapat sorotan. Menurut Kapolri, para santri dan penghafal Al-Qur’an memiliki keimanan yang kokoh, sehingga dapat menahan godaan saat menjalankan tugas.

UU Minerba Disahkan! UMKM, Ormas Keagamaan Diprioritaskan Dapat Izin Tambang

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau Minerba menjadi undang-undang. Ormas keagamaan dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) diprioritaskan mengelola lahan mineral.

Pengamat: Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Negara Dapat Rusak Sistem Bernegara

Sejumlah pengamat menilai upaya DPR memperluas kewenangan dalam mengevaluasi pejabat negara dapat merusak sistem bernegara. Mereka mengatakan, langkah tersebut menunjukan DPR tidak mengerti teori hirarki dan kekuatan mengikat norma hukum.

Indonesia Tolak Rencana Trump Pindahkan Warga Gaza ke Negara Lain

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri secara tegas menolak rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina di Gaza secara massal ke negara-negara tetangga.

Pengamat dan Aktivis Desak Pemerintah Investigasi Menyeluruh Soal Pemerasan di Bandara

Menyusul mencuatnya kasus pemerasan oleh puluhan petugas imigrasi di Bandara Soekarno Hatta, pengamat dan aktivis menyerukan agar pemerintah melakukan investigasi menyeluruh di berbagai pintu masuk kedatangan luar negeri via udara.

Komnas HAM Papua: Rencana Pemberian Amnesti Tepat

Rencana pemerintah memberikan amnesti pada orang-orang yang terlibat dalam kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua dinilai sebagai kebijakan yang tepat dan strategis.

Usul Pemberian Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi Tuai Kontroversi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan agar perguruan tinggi bisa mendapatkan izin tambang. Sejumlah pengamat menilai, jika usulan itu direalisasikan, fungsi perguruan tinggi akan hancur.

Prancis Sepakati Syarat, Indonesia Pindahkan Serge pada 4 Februari

Pemerintah Indonesia akan memindahkan terpidana mati kasus narkotika Serge Areski Atlaoui ke Perancis pada Selasa, 4 Februari setelah pemerintah Prancis menyetujui beberapa syarat.