Namun, menurut Dekan Pasca Sarjana Universitas Paramadina, Jakarta, Dinna Wisnu, kebijakan-kebijakan semacam itu akan lemah karena bersifat jangka pendek. Hal itu disampaikan Dinna Wisnu kepada VOA di Jakarta, Selasa.
Menurut Dinna, kebijakan apapun yang ingin dikeluarkan pemerintah terkait energi harus bersifat jangka panjang karena di negara manapun masalah energi adalah hal sangat serius. Ia mengingatkan persoalan energi di Indonesia selalu melibatkan kalangan menengah dan kalangan bawah sehingga dalam membuat kebijakan seharusnya pemerintah melibatkan keduanya agar tidak saling manyalahkan.
Sekarang ini ada kecenderungan kelas menengah menjadi pembicaraan karena dinilai paling boros menyerap BBM bersubsidi, padahal ditambahkannya yang harus dibenahi adalah kebijakan yang diterapkan pemerintah.
“Saya kira yang paling membuat orang kesal baik di kelas bawah maupun di kelas menengah adalah pemerintah tidak punya solusi jangka panjang, terlihat sekali bahwa kebijakan yang ditawarkan, jangka panjangnya itu kalau menurut saya jelas jaminan sosial, jadi bantuan-bantuan itu nggak kemudian sementara dan itu sudah ada profesionalnya yang bisa menghitung, semua negara sudah punya,” ujar Dinna Wisnu.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik menegaskan akan segera membuat kebijakan baru mengajak masyarakat untuk berhemat dalam menggunakan energi.
Ia mengatakan, “Sebentar lagi saya akan mengeluarkan beberapa kebijakan edaran, kebijakan ajakan, pertama adalah harus berhemat, jadi mari kita karena tidak setuju naik BBM dan BBM itu cepat naik harganya di dunia dan jumlahnya semakin sulit, semakin turun, maka kita harus menghemat BBM, itu kosekuensi logis dari kita tidak boleh menaikkan harga, kita hemat.”
Hal senada disampaikan Menko bidang Perekonomian, Hatta Rajasa. Menurut Menko pemerintah juga akan berupaya menggunakan anggaran subsidi BBM agar tepat sasaran dan dapat segera mengelola energi alternatif.
“Harus lebih produktif, harus lebih tepat sasaran dan harus mencerminkan dapat mendorong percepatan menggunakan energi alternatif,” kata Hatta Rajasa.
Dengan ditundanya kenaikan harga BBM, pemerintah menegaskan harus mengeluarkan anggaran tambahan untuk BBM bersubsidi sekitar lima triliun rupiah per bulan karena harga minyak mentah dunia terus naik. Pemerintah juga merasa khawatir karena dari kuota BBM tahun ini sekitar 40 juta kilo liter diperkirakan meningkat menjadi sekitar 47 juta kilo liter akibat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap BBM.
Sementara revisi anggaran subsidi energi dalam APBN 2012 sebesar 225 triliun rupiah dan 137 triliun, di antaranya subsidi untuk BBM menurut pemerintah tidak cukup karena besaran anggaran tersebut dapat dikelola jika harga BBM naik pada 1 April 2012.
Menurut Dinna, kebijakan apapun yang ingin dikeluarkan pemerintah terkait energi harus bersifat jangka panjang karena di negara manapun masalah energi adalah hal sangat serius. Ia mengingatkan persoalan energi di Indonesia selalu melibatkan kalangan menengah dan kalangan bawah sehingga dalam membuat kebijakan seharusnya pemerintah melibatkan keduanya agar tidak saling manyalahkan.
Sekarang ini ada kecenderungan kelas menengah menjadi pembicaraan karena dinilai paling boros menyerap BBM bersubsidi, padahal ditambahkannya yang harus dibenahi adalah kebijakan yang diterapkan pemerintah.
“Saya kira yang paling membuat orang kesal baik di kelas bawah maupun di kelas menengah adalah pemerintah tidak punya solusi jangka panjang, terlihat sekali bahwa kebijakan yang ditawarkan, jangka panjangnya itu kalau menurut saya jelas jaminan sosial, jadi bantuan-bantuan itu nggak kemudian sementara dan itu sudah ada profesionalnya yang bisa menghitung, semua negara sudah punya,” ujar Dinna Wisnu.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik menegaskan akan segera membuat kebijakan baru mengajak masyarakat untuk berhemat dalam menggunakan energi.
Ia mengatakan, “Sebentar lagi saya akan mengeluarkan beberapa kebijakan edaran, kebijakan ajakan, pertama adalah harus berhemat, jadi mari kita karena tidak setuju naik BBM dan BBM itu cepat naik harganya di dunia dan jumlahnya semakin sulit, semakin turun, maka kita harus menghemat BBM, itu kosekuensi logis dari kita tidak boleh menaikkan harga, kita hemat.”
Hal senada disampaikan Menko bidang Perekonomian, Hatta Rajasa. Menurut Menko pemerintah juga akan berupaya menggunakan anggaran subsidi BBM agar tepat sasaran dan dapat segera mengelola energi alternatif.
“Harus lebih produktif, harus lebih tepat sasaran dan harus mencerminkan dapat mendorong percepatan menggunakan energi alternatif,” kata Hatta Rajasa.
Dengan ditundanya kenaikan harga BBM, pemerintah menegaskan harus mengeluarkan anggaran tambahan untuk BBM bersubsidi sekitar lima triliun rupiah per bulan karena harga minyak mentah dunia terus naik. Pemerintah juga merasa khawatir karena dari kuota BBM tahun ini sekitar 40 juta kilo liter diperkirakan meningkat menjadi sekitar 47 juta kilo liter akibat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap BBM.
Sementara revisi anggaran subsidi energi dalam APBN 2012 sebesar 225 triliun rupiah dan 137 triliun, di antaranya subsidi untuk BBM menurut pemerintah tidak cukup karena besaran anggaran tersebut dapat dikelola jika harga BBM naik pada 1 April 2012.
